Madiun (ANTARA) - Isu inflasi menjadi perhatian yang serius seiring dengan naiknya harga sejumlah bahan pokok di tanah air, setelah adanya kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada awal September lalu.
Sesuai data pemerintah, kenaikan harga minyak mentah dunia telah membuat anggaran energi tahun ini naik tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, sehingga menaikkan harga jual BBM adalah opsi pamungkas untuk menyelamatkan APBN.
Kebijakan menaikkan harga BBM pertalite, solar, dan pertamax memang dapat mengurangi defisit anggaran. Namun di sisi lain, beban hidup masyarakat juga meningkat yang dapat berimbas terhadap penurunan daya beli dan terganggunya pertumbuhan ekonomi ke depan.
Kondisi tersebut jika tidak ditangani dengan baik, maka berdampak pada tingkat inflasi yang tidak terkendali. Karenanya, penanganan inflasi menjadi fokus utama pemerintah pusat dan daerah saat ini.
Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah pusat perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mencari formula yang tepat guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan yang dibutuhkan.
Bahkan Presiden Joko Widodo juga meminta agar penanggulangan inflasi terus dipantau oleh TPID pusat, provinsi, maupun daerah, sama seperti saat satgas memonitor pandemi COVID-19.
Meski data BPS mencatat pada Agustus 2022 banyak komoditas yang mendorong terjadinya deflasi, namun TPID tetap harus mewaspadai komoditas pendorong inflasi, antara lain bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, daging, dan telur ayam.
Karena itu, pemerintah menuntut TPID di tiap kabupaten dan kota memiliki inovasi dan kiat khusus untuk menekan laju ancaman inflasi yang sangat nyata. Hal itu guna melindungi perekonomian dan rakyat.
Adapun bentuk inovasi tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari operasi pasar, pasar murah, bantuan sosial lainnya, hingga penanaman aneka komoditas penyumbang inflasi.
Dengan memperkuat sinergi di pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan tersebut, diharapkan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional tetap terjaga. (*)
