Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya menyikapi kebijakan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) merupakan keputusan yang sulit, tapi semua itu demi untuk menyelamatkan APBN.
"Ini memang sulit. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu yakni menjaga keberlangsungan negara," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, sikap fraksi dalam hal kenaikan BBM ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Selain itu, lanjut dia, keputusan pemerintah tersebut juga menjadi momentum perbaikan pemberian subsidi BBM kepada masyarakat agar lebih maksimal.
Mengenai pro dan kontra di masyarakat terkait kenaikan BBM, Syaifudin berharap pemerintah lebih intensif dalam mensosialisasikan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.
"Pro kontra bagian dari sistem demokrasi. Maka perlu disikapi dengan bijak," kata dia.
Pemerintah Kota Surabaya sendiri menargetkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp300 ribu kepada 97.981 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bakal selesai 14 hari.
"Jadi Insya Allah dalam kurun waktu itu, kami optimistis bisa menyelesaikan penyaluran ke 97.981 KPM," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin.
Anna mengatakan, penyaluran BLT BBM dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu sebelumnya dilakukan secara door to door atau dari rumah ke rumah di wilayah utara Surabaya sejak Sabtu (3/9). Sedangkan saat ini, dia bersama jajarannya menyalurkan bantuan tersebut di wilayah selatan.
