Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih progresif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Kami merekomendasikan agar target pertumbuhan PAD dinaikkan menjadi minimal 5–7 persen per tahun,” kata Juru Bicara Fraksi, Yordan Batara Goa, di Surabaya, Jumat.
Menurut Yordan, target tersebut dinilai lebih rasional dibanding target sebelumnya yang hanya 1,87 persen per tahun, sedangkan rata-rata realisasi PAD Jatim pada periode 2019–2023 tercatat tumbuh sebesar 6,9 persen.
“Proyeksi yang lebih berani ini penting untuk menopang berbagai program prioritas pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Selain soal PAD, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya memasukkan indikator strategis ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Indeks Theil untuk mengukur ketimpangan antarwilayah serta Indeks Risiko Bencana.
“Ini penting agar kebijakan mitigasi bencana di 31 kabupaten/kota yang masuk kategori risiko tinggi bisa direncanakan lebih sistemik,” ujar Yordan.
Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, Yordan menekankan pentingnya kebijakan afirmasi spasial untuk daerah dengan angka kemiskinan ekstrem, seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.
“Angka kemiskinan di perdesaan Jatim masih cukup tinggi, yaitu 13,12 persen. Harus ada perlindungan sosial adaptif dengan basis data yang akurat,” katanya.
Fraksi juga mengapresiasi langkah Panitia Khusus (Pansus) yang memprioritaskan ketahanan pangan rakyat, mengingat konversi lahan pertanian produktif di Jatim yang mencapai 5.212 hektare per tahun.
“Tanpa penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan kita akan rapuh,” ujar Yordan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar penyusunan anggaran benar-benar menerapkan prinsip money follow program, sehingga belanja daerah fokus pada program strategis yang memberikan dampak langsung untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
Fraksi juga menyoroti pentingnya indikator ketahanan keluarga sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis komunitas, termasuk perhatian khusus terhadap kelompok pemuda dan UMKM.
“Data BPS 2023 menunjukkan angka perkawinan anak masih 5,6 persen pada usia 16–18 tahun. Ini perlu intervensi berbasis komunitas,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Yordan, berkomitmen mengawal agar kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, memberdayakan kelompok rentan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
