Situbondo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, Jawa Timur, Jumat (29/7) akhirnya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi perda definitif.
Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan akhirnya sebelum menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, di antaranya empat fraksi, yakni Fraksi PPP, PDIP, Demokrat, dan Golkar, dengan juru bicara yang diwakili oleh Fraksi Demokrat, Hadi Priyanto.
"Kami, empat fraksi menyetujui Raperda tentang Pembahasan dan Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda Definitif," kata Hadi Priyanto di hadapan peserta rapat paripurna DPRD Situbondo.
Sementara dari Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKS, menyetujui dengan beberapa catatan, salah satunya hubungan antara Bupati Karna Suswandi dengan anggota DPRD harus terjalin harmonis.
"Catatan kami, perkuat sinergi antara pemkab dan DPRD dan jangan bangga dengan nilai WTP, jika ternyata masih menyisakan Silpa yang cukup banyak. Namun pada dasarnya, Fraksi GIS menyetujui dan menyepakatii Raperda ini menjadi Perda Definitif," kata Juru Bicara Fraksi GIS, Samsi Ika Sari.
Sedangkan Fraksi PKB juga menyampaikan pandangan akhirnya yang dibacakan oleh Juru Bicara PKB, Tolak Atin. Ia meminta pemkab untuk kembali membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru dan tenaga kesehatan.
Ketua DPRD Situbondo Edy Wahyudi mengatakan bahwa pelaksanaan paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 sebelumnya sempat beberapa kali tertunda.
"Alhamdulillah paripurna persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 sudah terlaksana, dan masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan akhirnya dan menyetujui dengan beberapa catatan," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan terima kasih dengan beberapa pandangan akhir fraksi. Menurutnya, pandangan akhir yang disampaikan masing-masing fraksi tersebut menjadi koreksi terhadap pemerintah daerah.
"Bagaimanapun juga pendapat dan saran fraksi, dalam rangka untuk perbaikan kinerja kami ke depan. Ini justru menjadi motivasi bagi kami, bagaimana untuk melakukan tugas lebih baik lagi," kata Bung Karna (sapaan bupati). (*)
