Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Jawa Timur Makhrus Sholeh mengingatkan, persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) akan menjadi tantangan besar bagi Koordiantor Wilayah Apersi Surabaya yang baru dilantik.
"Aturan soal Lahan Sawah Dilindungi (LSD) membuat pengembang kesulitan mencari lahan untuk pengembangan proyeknya," kata Makhrus usai pelantikan di Surabaya, Kamis.
Dia menjelaskan LSD saat ini mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah mengalami perubahan dan tidak menggunakan RTRW yang baru.
“Padahal LSD itu sebetulnya tidak harus bertentangan dengan RTRW yang sudah ada,” katanya.
Untuk itu dengan dilantiknya koordinator wilayah, diharapkan bisa bekerja sama dengan stekeholder agar permasalahan ini segera terselesaikan.
Apalagi di mayoritas anggota Apersi di Indonesia merupakan penyedia Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang harus membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Terkait LSD kami sudah mengajukan untuk menghadap beberapa keluhan, karena pemerintah pusat tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap anggaran untuk FLPP dinaikkan agar bisa membeli tanah di lokasi yang sudah sudah terdapat infrastruktur dari pemerintah daerah.
Pasalnya selama ini karena mengambil wilayah pinggiran, akses jalan, listrik, PDAM dan lainnya sulit diperoleh.
Sementara itu Adi Dharma, Ketua DPP Apersi Bidang Investasi mengungkapkan terkait LSD pihaknya akan mencoba konsisten memperjuangkan keresahan anggota dengan berkoordinasi dengan Ketua DPD RI, Ketua MPR, dan ke depan Kementerian ATR/BPN.
"Apersi juga butuh dukungan dari anggota di seluruh Indonesia agar permasalahan izin tida lagi menghambat pembangunan," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Penasehat Apersi Surabaya Raya dan Jatim.
Bupati Jombang Mundjidah Wahab mendukung upaya dari Apersi. Sebab saat ini pembangunan banyak berkembang di Jombang karena akses Jalan Tol.
"Saya memberikan apresiasi atas pelantikan ini agar supaya ditata dan dikembangkan Apersi ini sehingga bisa menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat MBR," katanya. (*)
