Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan tim vaksinasi khusus untuk menyisir warga di kawasan bawah Jembatan Morokrembangan Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Kampung 1001 Malam".
"Tujuan utamanya satu, yakni membentuk kekebalan komunitas serta upaya memutus rantai penularan COVID-19 melalui vaksinasi," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Selasa.
Tim yang disiapkan berasal dari Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan Jatim yang bekerja sama dengan Puskesmas Dupak Surabaya.
Kendati total capaian vaksinasi untuk umum dosis satu per 20 Desember tercatat 74,59 persen dan warga lanjut usia mencapai 59,49 persen, namun pihaknya bersama Pemkot Surabaya terus bergerak, terutama bagi warga yang belum ikut vaksin kedua.
Menurut orang nomor satu di Jawa Timur tersebut, karena letak tempat tinggal di bantaran sungai maka membuat warga kurang mendapatkan akses dan informasi terhadap layanan vaksinasi.
Di kampung tersebut, Gubernur Khofifah pada September 2021 pernah berkunjung dan membagikan paket sembako kepada warga, sekaligus mencari tahu proses vaksinasi di kawasan setempat.
"Lalu akhir September lalu kami terjunkan tim untuk vaksinasi dosis pertama. Dari 228 orang sasaran, yang memenuhi syarat ada 160 orang. Kemudian, sekarang untuk vaksinasi dosis keduanya," ucap mantan menteri sosial itu.
"Semua warga di sana dimaksimalkan mendapatkan layanan vaksinasi. Apakah warga yang sudah memiliki catatan kependudukan maupun belum teregistrasi," kata Khofifah menambahkan.
Sementara itu, Kepala Bapenda Jatim Abimanyu Poncoatmodjo menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi terdapat empat ibu hamil dan sejumlah anak yang belum dapat mengikuti vaksinasi.
Temuan tersebut, kata dia, dilaporkan kepada Gubernur Khofifah untuk selanjutnya mendapat arahan lebih lanjut.
"Ibu gubernur sangat tinggi perhatiannya kepada warga di sini. Karena itu, vaksinasi untuk para ibu hamil dan anak-anak tentu akan segera ditindaklanjuti," kata dia.
Di "Kampung 1001 Malam" tersebut sejatinya ada 450 warga dari 180 kepala keluarga, namun baru 45 warga yang tercatat sebagai penerima bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan.
