Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Surabaya mengusulkan tujuh poin usulan dakam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 di tengah pandemi COVID-19.
"Dari hasil turun lapangan serta usulan dari warga Surabaya kepada PSI, kami menyoroti isu prioritas di berbagai bidang. Hasilnya ada tujuh poin usulan yang akan kami perjuangkan dalam RPJMD 2021-2026 ini," kata Sekretaris Fraksi PSI Tjutjuk Supariono di Surabaya, Sabtu.
Saat ini, DPRD dan Pemkot Surabaya tengah membahas RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Bahkan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum terkait Rencana Peraturan Daerah (Raperda) mengenai RPJMD 2021-2026.
Tjutjuk mengangkatan Fraksi PSI menyampaikan "Tujuh Program Prioritas RPJMD Tahun 2021-2026" di dalam penyampaian pandangan umum fraksi.
Pertama, Tjutjuk mengatakan, bahwa terkait pelayanan publik, PSI mengusulkan adanya optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk dukcapil, karena masih banyak keluhan terkait aksesibilitas layanan dukcapil secara daring.
Selain itu, pada poin kedua, berkaitan dengan usaha pemulihan ekonomi pasca pandemi, Pemkot Surabaya perlu meningkatkan aksesibilitas pemasaran dan permodalan UMK. Sektor usaha perdagangan besar dan reparasi mobil/motor, pengolahan, dan jasa akomodasi serta usaha makan minum perlu menjadi fokus pengembangan karena hampir 70 persen ekonomi Surabaya ada di sektor ini.
Sedangkan pada poin ketiga, lanjut dia, perlu adanya revolusi BUMD karena terjadi sederet permasalahan. Tahun 2020 realisasi pendapatan BUMD hanya 22 persen dan banyak yang mengalami kerugian, ditambah dengan banyaknya posisi direksi yang kosong.
"PD Pasar Surya secara khusus juga dinyatakan tidak sehat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Revolusi BUMD akan membantu memperbaiki performa ekonomi Surabaya," ujarnya.
Untuk poin keempat, terkait dengan pembangunan kota, isu yang diangkat yaitu mengenai modernisasi transportasi massal untuk mengoptimalkan potensi pariwisata. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Suroboyo Bus perlu segera diwujudkan dan dikembangkan supaya lima tahun kedepan Surabaya bisa memiliki transportasi yang handal dan mandiri secara keuangan.
"Sistem pembayaran cashless dan pembangunan, dan integrasi dengan moda transportasi lain juga perlu secara bertahap dilaksanakan," katanya.
Kelima, belajar dari penanganan pandemi COVID-19, Fraksi PSI melihat kurangnya kapasitas dan pemerataan fasilitas kesehatan di Surabaya. Pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur dan Selatan perlu dipercepat agar bisa digunakan sekarang dan dipersiapkan untuk mitigasi pandemi di masa mendatang. Pembangunan puskesmas di setiap kelurahan juga harus diprioritaskan.
Poin keenam, berkaitan dengan pendidikan, Fraksi PSI menemukan bahwa angka siswa berprestasi di bidang non-akademik dan akademik di Surabaya masih sangat rendah. Hal ini juga selaras dengan target nasional, yaitu peningkatan sebesar 15 persen sampai 20 persen siswa berprestasi di Indonesia, karena persentase prestasi siswa Indonesia yang masih rendah.
Terakhir, Fraksi PSI mendorong agar dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 berbasis pro gender. Hal ini disebabkan pada level Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surabaya tertinggi namun memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di posisi ke-9.
"RPJMD ini akan menjadi acuan penyusunan APBD dan program kerja pemerintah lima tahun kedepan. Semoga aspirasi Fraksi PSI dan warga surabaya ini bisa diperhatikan baik-baik. Kita semua berharap Kota Surabaya bisa semakin maju dan menjadi teladan baik di kancah nasional maupun internasional,"kata Tjutjuk. (*)
