Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun menganggarkan dana sebesar Rp7 miliar guna pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada tahun 2021 yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan melalui program Kotaku, diharapkan semakin meminimalkan sejumlah titik kumuh yang ada di Kota Madiun.
"Jadi, tahun 2022 nanti Kota Madiun ini menuju daerah yang bersih dan indah. Sudah tidak ada gang yang tidak layak, saluran tak layak, dan lainnya. Semua yang kumuh dan tidak layak ini kita upayakan untuk perbaikan semuanya," ujar Wali Kota Maidi saat peluncuran program Kotaku 2021 yang ditandai dengan peletakkan batu pertama di sejumlah titik di Kota Madiun, Jumat.
Menurut dia, sesuai data, dana sebesar Rp7 miliar tersebut akan digunakan untuk perbaikan kawasan kumuh di 12 titik di sejumlah kelurahan. Yakni, di Kelurahan Nambangan Lor, Nambangan Kidul, Pandean, Pilangbango, dan Kelurahan Kelun. Mulai pembangunan gang, saluran air, dan lain sebagainya.
Pembangunan yang dilakukan tersebut tidak hanya di bagian tengah kota. Namun, juga di wilayah pinggiran kota.
Maidi menambahkan secara total, Pemkot Madiun telah mengganggarkan 47 titik perbaikan drainase pada tahun ini. Perbaikan tersebut tidak hanya menggunakan dana dari APBD. Tetapi juga dari anggaran pusat, di antaranya melalui program Kotaku.
"Semua pasti inginnya baik. Tetapi karena APBD kita terbatas, maka dimintakan anggaran pusat. Alhamdulillah kita dapat Rp7 miliar untuk program Kotaku ini," kattanya.
Manfaat pembangunan, lanjutnya, tidak hanya secara fisik. Namun, juga dapat memberikan manfaat secara batin. Masyarakat pastinya menyambut gembira hadirnya program pembangunan yang membawa beragam manfaat untuk lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.
Wali kota berharap kondisi itu bisa menambah kebersihan, kesehatan, meningkatkan imun tubuh, dan kenyamanan masyarakat.
"Kalau lingkungan tempat tinggaalnya baik, indah, dan bersih, maka warga akan senang. Orang yang senang ini imunnya pasti naik. Kita terus berupaya menghadirkan itu kepada masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan.
Program tersebut berguna mendukung Gerakan "100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat, dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama.
Adapun, tujuan umum program tersebut adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
