Ponorogo (ANTARA) - Sebanyak 10 kelurahan dan desa di lima kecamatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ditetapkan sebagai sasaran Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2021.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo usai penyerahan bantuan "Cash For Work" (CFW) di Pendopo Agung Ponorogo, Kamis.
Ia mengatakan program Kotaku di Ponorogo tahun ini dianggarkan dana sebesar Rp6,5 miliar. Rinciannya, dana sebesar Rp5 miliar merupakan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) reguler yang akan dilaksanakan untuk lima desa dan kelurahan di lima kecamatan.
Sedangkan Rp1,5 miliar lainnya adalah dana CFW untuk lima kelurahan atau masing-masing Rp300 juta. Lokasinya berada di Kelurahan Patihan, Pakunden, Tambakbayan, Mangkujayan dan Ronowijayan.
"Pekerjaan dalam Program Kotaku ini sangat beragam. Ada perbaikan jalan, sanitasi dan air bersih. Nah, untuk yang Rp1,5 miliar, merupakan program yang titik beratnya kepada pekerja yaitu merekrut sebanyak mungkin pekerja dari warga yang terdampak COVID-19 dengan tetap memperhatikan capaian pekerjaan yang ada," terang Jamus.
Bupati berlatar belakang jurnalis yang akrab disapa "Kang Giri" ini berharap, program Kotaku dikembangkan dan diperdalam perencanaannya sehingga menjangkau kawasan-kawasan yang lebih luas.
Dengan begitu program pengembangan infrastruktur semacam Kotaku ini bisa bermanfaat untuk mengubah kawasan semacam eks-lokalisasi Kedung Banteng menjadi kawasan yang bersih dan jadi destinasi wisata.
Atau kawasan Kota Lama Pasar Pon yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata religi di Ponorogo.
"Saya berharap ini menjadi gotong-royong, kolaborasi. Terjemahannya, kita tangkap program dari atas (pemerintah pusat) lalu dari bawah kami usulkan untuk perbaikan Ponorogo yang lebih hebat," kata Kang Giri.
Kepala Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Farid Dibyo Mayangkoro menambahkan, terdapat berbagai program untuk pengembangan infrastruktur. Ada yang berupa Program Kotaku yang bersumber dari APBN, maupun program lain yang didanai Bank Dunia.
Program ini masih akan terus digodok untuk bisa mencapai sasaran sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
