Sidoarjo (Antaranews Jatim) - Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mendeklarasikan diri sebagai kota tanpa kumuh (Kotaku) sdbagai upaya untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Deklarasi ini dilakukan oleh relawan dari elemen Forum Komunikasi Antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (FKA-LKM) Kecamatan Gedangan.
"Jawa Timur luasan wilayah kumuh mencapai tiga ribu hektar, sedangkan data yang masuk di kotaku mencapai 1792 hektar yang tersebar di 1857 kelurahan di 36 Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur," kata Tim Leader Kotaku Provinsi Jawa Timur Agus Shonhaji Muthi, Selasa.
Ia mengemukakan, Sidoarjo juga termasuk salah satu yang masuk wilayah kumuh tersebut.
"Sedangkan luasan kumuhnya terletak di Kecamatan, Desa hingga RT atau RW mana, telah di tetapkan melalui SK Bupati," ujarnya.
Menurutnya, ada tujuh indikator dalam menangani wilayah kumuh, di antaranya kondisi bangunan, keteraturan, kepadatan dan kondisi fisik, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah, air bersih, air minum, pengelolaan persampahan dan juga bahaya kebakaran.
"Semua pihak yang terlibat juga secara simbolis memakai pin Kota Tanpa Kumuh dengan harapan mampu menangani masalah sekaligus mengurangi luasan wilayah kumuh di Kabupaten Sidoarjo," katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo yang juga hadir sebagai narasumber, memberi arahan kepada semua untuk dapat bersinergi dengan baik.
"Pembangunan saat ini sudah bottom up, semua dari bawah, yang merencanakan desa dan yang melaksanakan desa, untuk itu desa juga harus berperan aktif dalam menentukan pembangunan," katanya.
FKA-LKM harus bisa memotret keadaan di desa dengan sebenar-benarnya, sehingga bisa memetakan untuk melihat dari skala prioritas mana yang terlebih dahulu untuk diselesaikan.
"Keberhasilan program Kotaku ini bukan hanya menyangkut infrastruktur, tapi juga kesadaran masyarakat, pola pikir dan pola hidup harus dibangun secara menyeluruh," ujarnya.
Ia juga berharap jumlah luasan wilayah kumuh kedepan progresnya dapat dilihat, perlu monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga juga dapat memastikan ketepatan kualitas dan sasaran program ini.
"Kami berharap kabupaten Sidoarjo bisa bebas dari kumuh melalui program tersebut," ucapnya.(*)
