Sidoarjo (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono memastikan aspirasi masyarakat desa merupakan prioritas utama dalam perumusan kebijakan energi dan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat, khususnya di daerah.
“Aspirasi desa bukan pelengkap, tetapi harus menjadi rujukan kebijakan negara. Kami di DPR RI memastikan, tugas pengawasan, legislasi, dan kolaborasi dengan pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar on the track, demi kepentingan masyarakat di akar rumput,” ujar BHS sapaan akrabnya saat menggelar reses di Desa Ngaban, Sidoarjo, Selasa.
Ia mengatakan, DPR RI terus mendorong sinkronisasi program pusat dengan kebutuhan daerah agar manfaat kebijakan dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam sektor yang menjadi kewenangan Komisi VII, seperti energi, riset, dan inovasi teknologi.
“Ini PR kami bersama pemerintah. DPR hadir untuk memastikan kebijakan strategis negara tetap selaras dengan kebutuhan rakyat, termasuk di desa-desa yang selama ini jarang tersentuh perhatian pusat,” katanya.
Kepala Desa Ngaban Budi Utomo menilai pernyataan BHS sebagai bentuk keberpihakan parlemen kepada desa. Ia menegaskan, komitmen DPR RI itu memberi harapan baru bagi masyarakat desa untuk didengar dalam level kebijakan nasional.
“Kami atas nama Pemerintah Desa Ngaban dan seluruh masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Haryo. Desa kami yang sederhana ini selama puluhan tahun belum pernah tersentuh kunjungan wakil rakyat dari DPR RI. Pernyataan beliau hari ini menegaskan bahwa desa juga punya tempat dalam prioritas kebijakan nasional,” kata Budi.
Budi berharap komitmen tersebut berlanjut menjadi program nyata yang berkesinambungan.
“Mudah-mudahan Pak Bambang sebagai anggota dewan semakin amanah, semakin kuat memperjuangkan desa, untuk Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.
