Bupati Ponorogo tindak lanjuti arahan KPK perbaiki pemerintahan

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atau Kang Giri segera menindaklanjuti arahan dan asistensi Komisi Antikorupsi (KPK) dengan meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Seluruh Jawa Timur diundang, Ponorogo kalau tidak salah nomor 23. Ini bukan pemeriksaan, tapi pembelajaran agar kita semakin tertib aturan," cerita Bupati Sugiri saat rapat rutin dengan pejabat OPD Ponorogo di Ponorogo, Senin.

Menurutnya, pertemuan tersebut diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Timur sebagai bagian dari upaya KPK memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui assessment tata kelola anggaran. Ponorogo sendiri mendapat giliran ke-23.

Menurutnya, kegiatan di Gedung Merah Putih KPK menjadi bahan penting untuk pembenahan di internal Pemkab, mulai dari perencanaan program, penyerapan aspirasi masyarakat, hingga penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

"Banyak yang masih keliru. Kalau reses dilakukan hari ini, maka usulannya harus disampaikan tahun sebelumnya. Banyak aspirasi yang belum tertata sesuai mekanisme. Pokoknya harus detail dan taat aturan," tegas Kang Giri.

Ia menilai langkah KPK yang menggunakan pendekatan assessment sangat tepat karena fokus pada pembinaan dan pendampingan, bukan pencarian kesalahan.

"Kami justru berterima kasih kepada KPK. Pencegahan dilakukan lewat assessment, bukan mengintip lewat lubang jarum. Ini cara elegan agar kita semua paham mana yang benar dan salah," katanya.

Sugiri juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari sub penyusunan program (sungram), pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala bidang, sekretaris dinas, hingga kepala dinas untuk berbenah dan memperkuat koordinasi agar perencanaan serta pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

"Kita ingin semua pihak introspeksi dan menjadikan kaca benggala. Jangan sampai hal-hal sepele seperti telat usulan atau salah tanggal, karena administrasi yang salah bisa jadi kesalahan besar," ujarnya.

Selain menekankan pentingnya tertib administrasi, Kang Giri juga mengingatkan agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

"Sehelai uang rakyat harus berguna untuk kemaslahatan umat. Pertanggungjawaban APBD itu bukan hanya output, tapi juga impact, outcome, dan benefit-nya," katanya