Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengedepankan edukasi, sosialiasi serta melakukan upaya persuasif terhadap para penghuni rumah susun saat melakukan vaksinasi COVID-19.
"Saya mendorong pemkot agar melakukan pendekatan humanis bagi para penghuni yang masih enggan divaksin. Mereka bisa didekati melalui tokoh masyarakat, pengurus RW, maupun pengurus rusun setempat," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Jumat.
Reni tidak setuju ada konsekuensi bagi penghuni rusun yang menolak divaksin agar mencari hunian di luar rusun sebagai mana tercantum di pengumuman Dinas Tanah dan Pengelolaan Bangunan Surabaya Nomor 000/4461/436.7.11/2021 tertanggal 2 Juni 2021.
Selain itu, Reni juga menyempatkan diri dengan mengunjungi Rusun Sombo yang terdapat 10 blok di daerah Simokerto pada Kamis (3/6). Kedatangan Reni tersebut untuk melakukan sosoalisasi terkait vaksinasi kepada para penghuni rusun.
"Ketika saya menemui warga dan memahamkan tentang vaksinasi dan kesiapan mereka, warga ternyata bisa menerima dengan baik. Sosialisasi dan edukasi harus dikedepankan pemkot dari pada memberi ancaman tidak boleh tinggal di rusun," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita menyampaikan, vaksinasi kepada warga penghuni rusun ini termasuk dalam tahap ketiga. Untuk sasarannya adalah 10.190 warga penghuni di 18 rusun yang dikelola Pemkot Surabaya.
"Kami lakukan vaksin massal kepada seluruh penghuni rusun," ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa vaksinasi tahap ketiga ini juga menyasar kepada para penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Untuk sasarannya, yakni sebanyak 5.394 penyandang disabilitas dan 3.671 ODGJ di Kota Surabaya.
"Mohon kerjasamanya kepada seluruh peserta vaksin tahap ketiga. Tidak perlu cemas dan khawatir, semua ini kita lakukan agar kota kita terbebas dari pandemi COVID-19 dan warga sehat," katanya. (*)
