Pamekasan (ANTARA) - Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berupaya menekan tunggukan pembayaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengoptimalkan peran kader BPJS Kesehatan di wilayah itu.
"Para kader ini yang membantu kami melakukan penagihan, sekaligus menyampaikan sosialisasi kepada peserta BPJS Kesehatan yang nunggak membayar iuran," kata Kepala BPJS Kesehatan Pamekasan Elke Winasari dalam acara "Ngobi Bareng Jurnalis" di Pamekasan, Kamis.
Ia menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan yang banyak nungguk membayar iuaran bulanan kebanyakan dari kalangan peserta mandiri.
"Permasalahannya karena ada yang menganggap bahwa iuran itu hanya dibayar sebelum digunakan," katanya.
Pola penyampaian informasi yang tidak utuh dari aparat desa juga berpengaruh pada banyaknya peserta BPJS Kesehatan membayar iuran.
Menurut kader BPJS Kesehatan Fitriyatus Soleh, temuan adanya informasi yang salah hingga menyebabkan banyak peserta yang tidak mau membayar iuran itu, setelah dirinya melakukan sosialisasi dan penagihan secara langsung kepada masyarakat.
"Ada yang bilang, bahwa pembayaran dilakukan hanya saat kartunya hendak digunakan. Makanya banyak peserta yang kaget, ketika kami datang ke rumahnya menagih iuran bulanan," katanya.
Fitri yang merupakan warga Jalan Raya Nyalaran, Kelurahan Kolpajung, Pamekasan ini merupakan satu dari 15 kader yang direkrut oleh BPJS Kesehatan Pamekasan untuk melakukan tagihan kepada peserta yang nungguk membayar iuran.
Selain menagih tunggakan iuran, Fitri juga bertugas memberikan penjelasan tentang program yang dicanangkan BPJS Kesehatan, seperti pentingnya mengikuti program tersebut dan manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain.
Dalam setiap sosialisasi Fitri selalu menekankan, bahwa di BPJS Kesehatan itu ada unsur gotong-royong, yakni peserta yang sehat membantu peserta yang sakit.
Sementara itu, dari 15 kader yang direkrut BPJS Kesehatan Pamekasan itu, sebanyak enam kader diantaranya bertugas di Pamekasan, sisanya tersebar di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang dan Sumenep.
Akibat banyak peserta yang nungguk membayar iuran BPJS Kesehatan itu, pembayaran biaya berobat peserta JKN yang ditanggung BPJS Kesehatan ke sejumlah rumah sakit di Madura juga menunggak.
Untuk RSUD Dr H Slamet Martodirjo Pamekasan saja, BPJS Kesehatan pernah nunggak membayar klim biaya pengobatan dan perawatan pasien peserta JKN-KIS hingga Rp9 miliar lebih.
"Kami berharap, melalui peran kader ini, hal itu tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang," demikian Elke Winasari.
