Legislator dorong tumbuhnya UMKM melalui lomba wirausaha kerakyatan

Surabaya (ANTARA) - Anggota MPR RI Mufti Anam mendorong tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Probolinggo, Jatim dengan menggelar lomba wirausaha kerakyatan bagi warga yang mau merintis bisnis dan berdampak ke masyarakat.

"Kewirausahaan menjadi salah satu jalan mewujudkan kesejahteraan bersama, yang itu merupakan tujuan bernegara. Jadi jangan ragu, ayo berwirarusaha," kata Mufti Anam dalam keterangan persnya di Surabaya, Senin.

Mufti yang sebelumnya menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Probolinggo itu menjelaskan, lomba itu akan diawali dengan sejumlah pelatihan usaha, mulai dari olahan pangan, konveksi, batik, perbengkelan, olahan minuman, hingga pengelasan.

"Setelah pelatihan yang akan diikuti ratusan warga tersebut, semuanya harus memulai bisnis. Pelatihan kewirausahaan jangan berhenti jadi kertas materi seminar saja. Harus berwujud konkrit jadi bisnis. Maka saya gelar lomba wirausaha kerakyatan," katanya.

Kemudian, setelah muncul pemenang, akan diberikan hadiah modal kerja, mentoring bisnis, serta bantuan pemasaran termasuk bisa pameran di luar negeri.

"Oleh karena itu kami mengajak masyarakat Probolinggo dan Pasuruan untuk berani berwirausaha dengan memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satunya mengikuti lomba wirausaha kerakyatan bagi warga yang mau merintis bisnis yang berdampak ke masyarakat," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Mufti menjelaskan, dengan membangun kewirausahaan kerakyatan, maka bisa mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

"Pelatihan dan lomba untuk menyemangati warga agar mau berwirausaha," kata Mufti yang juga ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim.

Sebelumnya, kata dia, setiap kader diperintah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani untuk mengartikulasikan politik ke dalam keseharian.

"Hal ini karena kerja politik bukan hanya berlangsung saat pemilu, kerja politik bukan cuma kekuasaan. Maka salah satu wujud kerja politik itu adalah menggelorakan semangat kewirausahaan kerakyatan untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan,” jelas Mufti.

Mufti mengatakan, Indonesia memiliki empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pancasila, kata dia, adalah ideologi dan dasar negara, dan UUD 1945 adalah konstitusi negara, serta NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara.

"Kita harus membumikan dan mengoperasikan pilar-pilar kebangsaan tersebut. Salah satunya lewat kewirausahaan. Tapi bukan sekadar kewirausahaan, melainkan kewirausahaan berjiwa Pancasila, berjiwa kerakyatan," katanya.

Mufti juga memaparkan hasil keberpihakan partainya untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diwujudkan lewat kebijakan Presiden Joko Widodo dalam program kredit usaha rakyat (KUR).

"Pada tahun 2020, Pak Jokowi menurunkan bunga KUR jadi 6 persen per tahun dengan target penyaluran Rp190 triliun, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp140 triliun. Limit KUR Mikro juga dinaikkan dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Sehingga ada ruang lebih besar bagi UMKM untuk melakukan ekspansi," katanya. (*)