Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji dari DPR RI Mufti Anam menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi para jamaah haji dan berharap masukan yang diberikan bisa segera diperbaiki Kementerian Agama supaya para jamaah bisa semakin nyaman dalam menjalankan ibadah.
"Di lapangan kami memang menemui sejumlah masalah yang cukup beragam dan cukup merepotkan jamaah. Kami terus menyampaikan masukan agar segera ada perbaikan dari otoritas penyelenggara haji," ujar Mufti Anam dalam keterangan pers diterima, Kamis.
Ia mengatakan, tahun ini Kemenag membawa tema penyelenggaraan haji "ramah lansia".
Timwas Haji DPR ingin memastikan pelayanan berjalan dengan optimal khususnya kepada jamaah lansia.
Timwas Haji DPR ingin memastikan pelayanan berjalan dengan optimal khususnya kepada jamaah lansia.
"Jangan sampai tagline-nya ramah lansia, tetapi kenyataannya ada masalah-masalah merepotkan beliau-beliau yang sudah sepuh. Makanya kami betul-betul cek di lapangan," ujar politikus PDI Perjuangan yang juga mantan aktivitas Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tersebut.
Beberapa hal disorot Mufti antara lain permasalahan Ibadah Arbain, yang sebagian jamaah tidak bisa menunaikannya karena keterbatasan waktu sejak tiba di Madinah. Ibadah Arbain adalah sholat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi, Madinah.
"Memang ada beberapa jamaah yang kemudian tidak bisa menunaikan shalat Arbain di Masjid Nabawi karena sejumlah kloter tidak sampai delapan hari di Madinah," tuturnya.
Mufti juga menemukan sejumlah keluhan dari para jamaah seperti wastafel di hotel yang tidak berfungsi hingga pemanas air yang tidak tersedia di semua kamar.
"Bahkan ada laporan kelompok jamaah haji asal Makassar tertunda masuk hotel karena blocking time hotel yang terlambat, akhirnya terpaksa pindah hotel,” ucap Mufti.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo, Jatim, tersebut mengatakan permasalahan lain yang muncul adalah kualitas koper dan tas yang disediakan untuk jamaah yang tidak terstandardisasi, ada yang bagus, tetapi ada pula mudah rusak.
"Ada roda koper yang copot, lalu kopernya itu jebol. Kan otomatis tidak bisa digunakan. Nah ini menyusahkan jamaah. Bahkan ada pula gasnya itu rusak resletingnya, putus talinya. Kami juga dapat temuan dan dilapori tas tangan jamaah itu rusak sebelum digunakan. Artinya kami melihat fasilitas penunjang ini tidak standar. Semestinya petugas Kemenag melakukan supervisi dan pengecekan yang detil. Kalah sudah begini kan kasihan jamaah,” ujarnya.
Terkait makanan, Mufti mengatakan ada keluhan terkait sarapan yang disebut jamaah kurang layak.
Memang sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR tidak ada menu sarapan, hanya ada ada menu makan besar dua kali per hari yaitu makan siang dan makan malam.
Memang sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR tidak ada menu sarapan, hanya ada ada menu makan besar dua kali per hari yaitu makan siang dan makan malam.
Meski demikian, Mufti mengharapkan Kemenag mampu menyeimbangkan dengan kualitas gizi yang tetap baik.
"Termasuk menu makan siang dan malam harus tetap lengkap, penuh gizi, sesuai kesepakatan awal," katanya.
