Jember (ANTARA) - Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Pemuda Gayasan (Fospag) membuat sebuah lagu berjudul "Selamat Berjuang DPRD Jember" untuk memberi dukungan kepada Panitia Angket DPRD Jember yang sedang mengkritisi kebijakan Bupati Jember Faida.
Dengan menggunakan kostum berwarna biru dan hitam, puluhan anggota Fospag mendatangi gedung DPRD Jember dan mengajak Panitia Angket DPRD Jember untuk bergoyang dengan diiringi lagu dukungan tersebut di halaman Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis.
"Saya menciptakan lagu berjudul 'Selamat Berjuang DPRD Jember' khusus untuk anggota dewan sebagai bentuk dukungan kepada Panitia Angket DPRD Jember," kata Ketua Fospag M. Fathurossi di DPRD Jember.
Baca juga: Panitia Hak Angket DPRD Jember terima keluhan carut marutnya pendidikan
Ia mengaku kecewa dengan kebijakan Bupati Jember yang dinilai tidak sesuai dengan janji semasa kampanye, sehingga aktivis Fospag menyampaikan kekecewaan tersebut dalam sebuah lirik lagu dan memberikan motivasi kepada anggota DPRD Jember untuk melanjutkan Panitia Hak Angket.
"Kami berharap hukum benar-benar ditegakkan dan memberikan dukungan penuh kepada Panitia Hak Angket DPRD Jember dalam menjalankan tugasnya," tuturnya.
Baca juga: Panitia Hak Angket DPRD Jember panggil paksa pimpinan OPD
Sementara itu, Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan terhadap Panitia Hak Angket melalui lagu yang khusus diciptakan untuk DPRD Jember.
"Tentu hal itu akan menjadi motivasi dan penyemangat bagi DPRD Jember untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga semakin memotivasi kami bekerja maksimal dalam menggunakan hak angket," katanya.
Baca juga: Pakar Unej: Hak angket untuk jalankan fungsi pengawasan, bukan pemakzulan
Tidak hanya menyerahkan kepingan VCD yang berisi lagu "Semangat Berjuang DPRD Jember", anggota Fospag juga mengajak pimpinan DPRD dan anggota Panita Angket untuk bergoyang bersama dengan diiringi lagu tersebut.
DPRD Jember membentuk Panitia Hak Angket sejak awal Januari 2020 dan sudah dua pekan bekerja untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati Jember yang diduga melanggar perundang-undangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
