Sampang (ANTARA) - Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Sampang Saryono menyatakan, realisasi serapan APBD 2019 mencapai 85 persen dari jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp1,9 triliun.
"Data serapan ini hingga awal Desember 2019 dan kemungkinan masih akan meningkat lagi, apabila hitungannya hingga akhir bulan Desember ini," katanya di Sampang, Kamis.
Ia menjelaskan, ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang yang serapan APBD-nya lambat, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
Lambatnya serapan di dua OPD ini, menurut Saryono, karena keterlambatan proses lelang akibat pergantian anggota DPRD.
Pergantian anggota DPRD berpengaruh pada penetapan PAK, karena secara otomatis jika penetapan PAK dari lembaga legislatif itu molor, maka lelang proyek juga akan molor.
"Jadi, hal itu yang menjadi kendala teknis bagi kami, sehingga serapan APBD di Sampang tahun ini tidak maksimal," katanya, menjelaskan.
Sementara Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang Alan Kaisan menilai minimnya serapan anggaran disebabkan karena banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta besarnya anggaran yang dikucurkan kepada dinas terkait.
Faktor lain juga adanya persoalan teknis kegiatan di lokasi pengerjaan, seperti kekuasaan wilayah pekerjaan yang harus berkoordinasi dengan tokoh setempat.
"Seperti itulah kejadian di beberapa desa di Sampang, maka kedepan dinas terkait perlu mengedepankan koordinasi dan pendekatan kepada tokoh setempat agar semua program kegiatan dan asas manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat," tuturnya.
Kendati begitu, politikus asal Kecamatan Kedungdung ini menyatakan serapan anggaran bukan dijadikan landasan awal sebagai kunci sukses realisasi program kegiatan. Melainkan lebih kepada asas manfaat kegiatan, terlebih harus ada target pencapaian pembangunan yang berjenjang.
"Kami berharap kedepan serapan anggaran anggaran di Sampang ini akan lebih baik lagi, karena sudah ada komitmen dari pemerintah pusat bahwa lelang proyek harus dipercepat," katanya, menjelaskan.
