Sampang (Antara Jatim) - Serapan anggaran di lima organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sampang, Jawa Timur, hingga Senin dinilai rendah karena banyak program kerja yang telah dialokasikan dalam APBD 2017 belum terealisasi.
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Sampang Laili Akmaliyah menyebutkan kelima OPD itu, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus), dan Dinas Pertanian (Disperta).
"Ini berdasarkan hasil evaluasi bersama yang kami lakukan di lingkungan Pemkab Sampang," katanya di Sampang.
Ia menjelaskan bahwa realisasi anggaran per tanggal 31 Agustus 2017 rata-rata belum mencapai 50 persen.
Untuk DPUPR, alokasi anggaran yang disediakan Pemkab Sampang dalam APBD sebesar Rp213 miliar, dan baru terealiasi Rp38 miliar.
DPRKP sebesar Rp48 miliar, terealisasi Rp11 miliar lebih; Disarpus sebesar Rp6 miliar, terealisasi Rp1,8 miliah; Disperta alokasi anggaran Rp29 miliar, terealisasi Rp9,7 miliar.
"Bagi kami masuk dalam kategori rendah karena belum mencapai 90 persen," katanya.
Menurut Laili, rendahnya serapan anggaran itu karena perencanaan program kurang matang sehingga realisasinya juga optimal.
"Dalam setiap kesempatan, kami selalu mengingatkan agar setiap OPD sebisa mungkin mulai merealisasikan programnya di awal tahun. Akan tetapi, tampaknya kurang diperhatikan," ujarnya. (*)
