Lumajang (ANTARA) - Bupati Lumajang Thoriqul Haq menekankan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang terhadap APBD tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna lanjutan yang digelar di DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa.
"Pembangunan infrastruktur berkesinambungan akan menjadi prioritas RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023," kata bupati yang biasa dipanggil Cak Thoriq ini di Lumajang.
Baca juga: Pemkab Lumajang benahi infrastruktur menuju wisata Negeri Atas Awan Puncak B-29
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur, sentra-sentra ekonomi akan didorong agar terus berkembang, kemudian tersedianya akses jalan yang memadai baik di jalan kabupaten maupun poros desa.
"Hal itu akan menciptakan konektivitas antarwilayah yang dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, perdagangan, industri dan lain sebagainya yang berdampak pada sektor perekonomian di wilayah setempat," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang dan manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan pada masa sekarang, tetapi juga dapat dirasakan dalam jangka panjang.
"Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020 juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program padat karya, pemberdayaan masyarakat, koperasi, usaha mikro, dan pendidikan keterampilan ketenagakerjaan," ucap politisi PKB itu.
Baca juga: Bupati Lumajang Targetkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tuntas 3-4 Tahun
Thoriq mengakui keterbatasan sumber pendanaan di dalam APBD menyebabkan tidak seluruhnya pembangunan infrastruktur, terutama jalan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, sehingga pelaksanaan pembangunan jalan harus dilakukan secara bertahap dan anggaran pembangunan infrastruktur jalan mencapai Rp96,5 miliar.
"Pemerintah daerah berupaya meningkatan PAD untuk menunjang pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan pemungutan pajak minerba, optimalisasi BUMD, dan pengembangan potensi pariwisata," katanya.
Sementara dalam rangka peningkatan IPM sebagaimana pandangan umum Fraksi Gerindra, Cak Thoriq menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang akan mulai merealisasikan inovasi Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan di Desa (Gempita Desa) pada tahun 2020 yang merupakan program tidak hanya melibatkan Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan organisasi perangkat daerah terkait seperti DPMD, Camat, pemerintah desa dan para guru.
"Secara teknis pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan Bupati, program Gempita Desa akan efektif dilaksanakan pada tahun 2020, kecuali Desa Yosowilangun Lor dan Yosowilangun Kidul yang menjadi percontohan dimana program Gempita Desa sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2019," ujarnya.
Jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang terhadap APBD Lumajang tahun anggaran 2020 disampaikan secara bergantian oleh Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati.
