Situbondo (ANTARA) - Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, sebanyak 372 calon kepala desa mengikuti kegiatan Deklarasi Damai dan Antipolitik Uang.
Deklarasi damai dan antipolitik uang oleh ratusan calon kepala desa ini digelar di depan Pendopo Kabupaten Situbondo, Jumat, yang dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan panitia pilkades dari 115 desa yang akan melaksanakan hajatan pemilihan pada 23 Oktober 201@.
"Kami para calon kepala desa berjanji, mewujudkan pilkades yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan seluruh tahapan pilkades yang aman, tertib, damai berintegrasi tanpa hoaks dan tanpa politisasi sara dan antipolitik uang," kata lima perwakilan calon kepala desa saat membacakan poin deklarasi yang diikuti ratusan calon kepala desa.
Baca juga: Pilkades Situbondo, empat bakal calon kades petahana gagal tes tulis
Baca juga: Pengamanan pilkades serentak Situbondo libatkan 3.344 personel gabungan
Selain itu, calon kades itu mendeklarasikan untuk mematuhi ketentuan hukum serta mendukung upaya-upaya penegakan hukum, mengendalikan pendukung dan simpatisan, serta menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kejujuran dengan penuh kesadaran untuk menerima hasil penghitungan suara.
Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengingatkan para calon kepala desa bisa menciptakan pelaksanaan pilkades yang damai dan antipolitik uang, dengan memberikan sebuah proses pilkades berjalan lancar dan tidak ada intimidasi.
"Kebebasan dalam arti tekanan tidak hanya fisik, tapi tekanan-tekanan mental pun harus dihindarkan. Bagaimana pemilih menjalankan bagian dari memilih orang yang dipilihnya melalui sebuah proses yang jujur dan adil, serta tidak ada tekanan," kata Bupati Dadang dalam sambutannya.
Selain deklarasi damai dan antipolitik uang oleh ratusan calon kepala desa, secara bersamaan Bupati Dadang Wigiarto juga melantik penjabat 115 kepala desa yang wilayahnya melaksanakan pilkades.
372 calon kades Situbondo deklarasi damai dan antipolitik uang
Jumat, 11 Oktober 2019 12:20 WIB