Dinas Pendidikan Jatim tutup sementara PPDB SMA/SMK

Surabaya (ANTARA) - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menutup sementara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri sejak Rabu siang untuk menuruti permintaan masyarakat yang melakukan demo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu.

"Sementara, ya kami tutup sambil menunggu konsultasi bersama kementerian. Jadi akan kami bicarakan agar bisa kembali menggunakan sistem zonasi PPDB tahun lalu," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono.

Penutupan ini, dikatakan Hudiyono, akan dilakukan sambil menunggu keputusan kementerian. Meski ditutup, jika sudah mendaftar datanya akan tetap tersimpan.

"Masyarakat jangan khawatir datanya direset atau bagaimana, kami tidak menghapus atau mengubahnya. Data masih ada dan proses pemeringkatan tetap berjalan," ujar pria yang juga Kepala Biro Kesos Jatim itu.

Menurutnya, sistem PPDB ini kecerdasannya sangat tinggi, sehingga tidak mungkin membohongi dan membodohi masyarakat, dan pihaknya berusaha transparan dan terbuka dengan selalu menampilkan data daring.

"Kalau ada keluhan jarak si A jauh kenapa diterima, karena jarak secara sistem kalau tidak diterima jarak tapi NUN tinggi masih bisa diterima. Saya kira kebijakan kementrian terkait PPDB ini diterapkan di seluruh Indonesia. Jika masyarakat meminta agar menggunakan NUN dan mengabaikan jarak harus kami konsultasikan dan koordinasi dengan pihak kementerian," tutur Hudiyono.

Pihaknya mengusahakan proses konsultasi akan segera diselesaikan dan kembali membuka PPDB pada Kamis (20/6) pagi. Sehingga diharapkan masih ada peluang mendaftar sebelum PPDB Jatim secara resmi ditutup pada Kamis (20/6) pukul 23.59 WIB.

"Yang kemarin datanya sudah masuk itu bukan hasil final diterima, kalau pendaftaran kami buka kembali masih ada proses pemeringkatan. Setelah ditutup resmi, kami ada verifikasi dan baru diumumkan yang diterima," ujarnya.

Sebelumnya ratusan wali murid melakukan demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, untuk memprotes kebijakan pemerintah yang menerapkan PPDB sistem zonasi.

Kebijakan itu dinilai merugikan calon peserta didik, karena peluang mereka untuk diterima di sekolah negeri jadi tertutup. Padahal, rata-rata memiliki nilai yang bagus-bagus.

"Anak kami nilainya bagus, tapi gagal masuk ke sekolah negeri. Ini tidak adil. Hapus saja sistem zonasi itu," kata salah seorang wali murid yang ikut demo, Ratna.

Dalam aksinya mereka membawa poster dan spanduk dengan berbagai tulisan, antara lain hapus sistem zonasi, zonasi bukan pemerataan kualitas tapi pembodohan bangsa, jangan korbankan anak untuk aturan yang tidak jelas dan tiga tahun sekolah kalah dengan google.maps.