Kota Kediri ikut MoU gerakan menuju 100 kota pintar

Kediri (ANTARA) - Kota Kediri, Jawa Timur ikut meneken nota kesepahaman atau MoU bersama antara Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai implementasi gerakan menuju 100 Smart City.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Rabu, mengatakan Kota Kediri sudah melakukan program Smart City. Dengan MoU tersebut, Kota Kediri akan dibimbing oleh kementerian untuk melakukan sinergi yang baik dan terstruktur, sehingga bisa menyambungkan antara pelayanan dari pemerintah maupun pemerintah ke bisnis atau perizinan, dan dari pemerintah yang langsung kepada masyarakat.

"Tentu kami akan memilih mana yang terbaik supaya Pemerintah Kota Kediri dapat melayani masyarakat dengan cepat dan tepat. Saya atas nama pribadi menyampaikan terima kasih kepada Kominfo Kota Kediri, mudah-mudahan ini bisa menjadi percepatan untuk melayani masyarakat," katanya pula.

Mas Abu, sapaan akrabnya menambahkan, tujuan program ini hanya untuk melayani masyarakat agar mendapat pelayanan terbaik. Masyarakat akan mendapat informasi dari Pemerintah Kota Kediri yang tepat, aktual, dan cepat sehingga bisa berkembang bersama masyarakat.

Wali Kota berharap agar semua bijak terhadap penggunaan dalam jaringan. Masyarakat juga harus cerdas dalam mengakses informasi, khususnya, informasi dari Pemerintah Kota Kediri dan masyarakat bisa memberikan imbal balik untuk Pemerintah Kota Kediri, sehingga nanti akan ada keseimbangan.

"Pemerintah melakukan yang terbaik dan masyarakat memberikan masukan serta asupan yang baik. Nantinya semua akan sesuai dengan harapan masyarakat dan Pemerintah Kota Kediri," kata dia berharap.

Kota Kediri terpilih menjadi salah satu daerah yang akan mendapat pendampingan penyusunan masterplan dan quick win smart city tersebut. MoU dilakukan pada Rabu hari ini di Hotel Santika Premiere Jakarta Pusat.

Gerakan Menuju 100 Smart City ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Cerdas (Smart City) di Indonesia oleh Kementerian Kominfo yang akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, serta Kompas Gramedia.

Gerakan tersebut diselenggarakan secara bertahap dari tahun 2017 hingga 2019. Diharapkan dengan adanya 100 kota/kabupaten ini dapat dijadikan teladan (role mode) dalam mengimplementasikan program Smart City tersebut.

Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany yang juga hadir dalam acara itu, mengatakan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan kegiatan di daerah sebagai Smart City. Dari 2017 sudah ada 100 daerah yang sudah diasistensi. Harapannya program ini tidak hanya berhenti diasistensi saja melainkan setelah ini dapat berkembang di 514 kabupaten/kota.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, di mana sudah keluar Perpres Nomor 95 Tahun 2018," ujar Airin dalam acara itu.

Airin menjelaskan inovasi menjadi suatu keharusan bukan lagi pilihan, sehingga teknologi bisa menjadi salah satu alternatif dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tujuan akhirnya untuk memudahkan kami yang diberikan amanah untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan," kata Airin.

Airin menambahkan konsep ini sudah sangat luar biasa.

Dirinya menuturkan, beberapa waktu lalu Apeksi hadir dalam Smart City Week di Sydney.

Menurutnya, banyak negara maju yang memaparkan tentang konsep tersebut dan mereka mengacu kepada Singapura yang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya.

Tetapi, Singapura juga menyampaikan Smart City terbaik adalah di Indonesia bahwa di salah satu kabupaten bagaimana menghasilkan pemanfaatan teknologi dari anak bangsa, sehingga beberapa kecamatan teraliri air, sehingga dengan konsep itu tentunya bermanfaat untuk warga. (*)