Legislator Soroti Elpiji 3 Kg Nonsubsidi

Anggota Komisi V DPR Bambang Harjo (kiri) berbincang dengan Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad Munir (kanan) ketika berkunjung ke Kantor Antara Biro Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/11). Antara Jatim/Zabur Karuru/15

Saya khawatir dengan uji pasar , Pertamina lama-lama akan menghilangkan elpiji 3 kg bersubsidi. Seharusnya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan gas 3 kg nonsubsidi karena tabung jenis itu sangat dibutuhkan masyarakat kelas bawah

Surabaya (Antaranews Jatim) - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti langkah Pertamina mengeluarkan elpiji 3 kg nonsubsidi di Jakarta dan Surabaya yang kini masih dalam tahap uji pasar.

"Saya khawatir dengan uji pasar , Pertamina lama-lama akan menghilangkan elpiji 3 kg bersubsidi. Seharusnya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan gas 3 kg nonsubsidi karena tabung jenis itu sangat dibutuhkan masyarakat kelas bawah," kata Bambang, dalam keterangan persnya yang diterima di Surabaya, Senin.

Ia mengatakan, harga jual gas subsidi saat ini di pasaran sudah hampir sama dengan nonsubsidi. Disamping mahal, elpiji bersubsidi juga sering langka di pasaran.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mendapat jatah gas bersubsidi, karena harga yang nonsubsidi sangat memberatkan mereka karena harganya terlalu mahal," tuturnya.

Ia mengaku, jika para pengusaha UMKM dipaksa membeli yang nonsubsidi, bisa dipastikan pengusaha kecil akan mengalami kegagalan bersaing. Padahal, kontribusi mereka saat ini sudah mencapai 60 persen terhadap perekonomian nasional.

"Daya beli masyarakat juga akan terganggu jika penggiringan penggunaan gas nonsubsidi ini terus dilakukan. Produksi gas di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia, sehingga sangat aneh bila pemerintah terus membatasi elpiji bersubsidi," katanya.

Seharusnya, kata Bambang, pemerintah membangun jaringan gas dari rumah ke rumah tanpa membeli tabung. Selain itu, sangat aneh bila peluncuran elpiji 3 kg nonsubsidi bertujuan untuk mengurangi beban subsidi gas yang semakin besar dari tahun ke tahun.

Pasalnya, kata dia, subsidi merupakan hak masyarakat, khususnya kelas bawah. Apalagi, saat ini subsidi listrik, BBM yang seharusnya didapatkan masyarakat malah dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur 70 persen mubazir dibanding meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Untuk itu, saya berharap agar pemerintah bisa lebih peduli terhadap kondisi masyarakat di bawah yang semakin sulit di tengah kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah," katanya.(*)