Banyuwangi Sajikan Inovasi Kelola Kinerja Pemerintahan

Surabaya (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyajikan inovasi baru dalam pengelolaan kinerja pemerintahan, salah satunya soal penguatan terintegrasinya pelaksanaan pembangunan di wilayah setempat.

"Dalam beberapa tahun ini dijalin kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah. Ego sektoral dihapus dan yang menjadi fokus adalah target kinerja, bukan siapa pelaksananya," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di sela-sela penyiapan penilaian di hadapan Kementerian PAN-RB di Surabaya, Senin.

Karena itulah, kata dia, satu target tersebut akan dikerjakan bersama-sama banyak pelaksana, banyak dinas dan badan.

Ia memisalkan upaya memuliakan warga lanjut usia (lansia) lewat program "Rantang Kasih" yakni mendistribusikan makanan bergizi gratis setiap hari ke ribuan orang, yang dalam pelaksanannya tidak hanya Dinas Sosial, tapi lintas dinas.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, kata dia, mengolah data penerima dan calon penerima ke dalam data digital yang kemudian mengajak publik untuk terlibat membantu warga lansia yang belum terjangkau pemerintah daerah.

Kemudian, Dinas Kesehatan terlibat melakukan supervisi gizi dan higienitas makanan yang disediakan oleh warung-warung rakyat sebagai rekanan.

Bahkan, lanjut dia, Dinas Pendidikan juga dilibatkan untuk mengajak para pelajar secara berkala mengunjungi warga lansia guna memupuk rasa kepekaan sosial sejak dini.

"Jadi, satu program seperti untuk warga lansia dikeroyok banyak pihak. Dengan skema ini, yang jadi fokus adalah target, yaitu lansia. Tidak peduli siapa yang mendukung program ini, yang terpenting target sasaran dibantu maksimal. Itu proses bisnis yang dikembangkan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi Suyanto Waspotondo mengatakan konsep integrasi pembangunan itulah yang terus dicoba diterapkan.

"Kalau dulu, empat atau lima tahun lalu, kami bergerak sendiri-sendiri, tapi sekarang kolaborasi. Dengan model kerja ini, birokrasi semakin kompak, ego sektoral sudah terkikis," tuturnya.

Ia juga menekankan, skema kerja pemerintahan seperti itu membuat tim fokus ke tujuan, bukan ke sarana atau kendaraan untuk mencapai tujuan.

"Dengan demikian indikatornya jelas. Kalau kemiskinan turun, berarti pembangunan berhasil. Jadi, ukuran keberhasilan bukan terlaksananya program, tapi terwujudnya tujuan, `output` dan `outcome`-nya," ucapnya.

Karena itulah ia mengaku bersyukur karena kemiskinan menurun ke level 8,6 persen dari sebelumnya yang selalu di atas dua digit, kemudian pendapatan per kapita melonjak menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp20,8 juta. (*)