Jombang (Antaranews Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bank Jatim mengucurkan dana bantuan senilai Rp170 juta kepada 78 petani di Kabupaten Jombang.
"Ini adalah bantuan kredit dana bergulir Program Hulu Hilir yang digagas oleh Pemprov Jatim bekerja sama dengan Bank Jatim," ujar Direktur Retail Konsumer dan Usaha Syariah Bank Jatim Toni Sudjiaryanto, di sela penyerahan Surat Penandatanganan Perjanjian Kredit bagi para petani di Jombang, di Balai Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Jumat.
Dia menjelaskan, dana bergulir Program Hulu Hilir digagas Pemprov Jatim dengan menggandeng Bank Jatim untuk mengembangkan potensi agrobisnis maritim yang dirasakan belum optimal di wilayah provinsi setempat.
"Dengan bunga `single digit` sebesar 6 persen efektif selama tiga tahun, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah atau mengurangi pengangguran dengan optimalisasi sektor agrobisnis maritim di Indonesia, khususnya Jawa Timur," katanya.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jatim Fatah Jasin menjelaskan, dalam program ini dialokasikan dana melalui Bank Jatim senilai Rp100 miliar sepanjang tahun ini.
"Sebanyak 70 persen di antaranya untuk pertanian, sisanya dibagi rata untuk pengembangan usaha di sektor perkebunan dan pertanian," ujarnya.
Untuk pertanian, alokasi bantuan dana tersebut disiapkan untuk mengembangkan usaha di lahan seluas 1.600 hektare yang diperkirakan meliputi kurang lebih sebanyak 3.000 petani.
"Bantuan subsidi lainnya hanya mengawal sampai proses `on farm`. Bantuan dana program hulu hilir ini akan mengawal sampai produk pertanian dipasarkan," katanya.
Fatah memastikan program bantuan dana bergulir program hulu hilir ini memberi nilai tambah bagi petani.
"Saya kira nilai tambahnya bisa mencapai hingga 52 persen bagi petani jika dibandingkan dengan mengikuti bantuan kredit lainnya," ujarnya lagi. (*)
Pemprov Jatim Jalankan Program Hulu Hilir
Jumat, 9 Februari 2018 21:16 WIB
Dana bergulir Program Hulu Hilir digagas Pemprov Jatim dengan menggandeng Bank Jatim untuk mengembangkan potensi agrobisnis maritim yang dirasakan belum optimal di wilayah provinsi setempat