Bojonegoro (Antaranews Jatim) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengapreasiasi berdirinya Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Bojonegoro, Jawa Timur, atas inisiatasi pemerintah kabupaten (pemkab) setempat sangat bermanfaat dalam menunjang masalah keimigrasian.
"Kami mengapresiasi berdirinya UKK ini, sebab sekarang ini permintaan pembuatan paspor meningkat tajam dari kalangan masyarakat menengah," kata dia di Bojonegoro, Sabtu.
Apalagi, kata dia, antrean keberangkatan haji membutuhkan waktu berkisar 10-15 tahun, sehingga mendorong masyarakat mencari paspor untuk dimanfaatkan berangkat umrah.
Meskipun, lanjut dia, pelayanan dalam pembuatan paspor terus ditingkatkan dengan membentuk unit kerja juga pelayanan mobil keliling, juga pelayanan pembuatan paspor secara online akan tetapi antrean masyarakat yang mencari paspor masih terjadi.
"Beberapa kepala daerah sudah merespon berdirinya UKK. Seperti yang disampaikan Bupati Bojonegoro Suyoto bahwa untuk mendirikan UKK lengkap dengan gedung, juga pembelian peralatan sekitar Rp5 miliar," ucapnya menjelaskan.
Namun, menurut dia, keberadaan UKK di Bojonegoro, misalnya, sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh paspor dibandingkan harus mencari paspor ke Madiun atau ke Surabaya.
"Melihat gambaran gedung yang ada maka sangat layak UKK di Bojonegoro ini statusnya ditingkatkan menjadi Kantor Wilayah Imigrasi Kelas 2," ucapnya menegaskan.
Pada kesempatan itu, Menteri PAN-RB Asman Abnur mendukung keberadaan UKK karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat seiirng meningkatnya permintaan paspor yang datang tidak hanya dari orang dewasa, tetapi juga bayi.
"Ibu-ibu di zaman "now" sekarang membutuhkan bayinya untuk dibuatkan paspor karena akan diajak jalan-jalan ke luar negeri," ujarnya.
Ia juga meminta jajarannya untuk melakukan pengawasan kinerja UKK sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya, menjelaskan proses pendirikan UKK di daerahnya itu tidak lebih setahun dengan alokasi anggaran tidak lebih Rp5 miliar.
"Tetapi manfaatnya sangat besar bagi masyarakat yang ingin mencari paspor tidak lagi harus ke Surabaya atau Madiun," ucapnya.
Hadir dalam peresmian UKK Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Bojonegoro itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Susy Susilawati, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Jawa Timur, Romi Yudianto.
"Di UKK Imigrasi Bojonegoro ada 20 petugas, di antaranya, 15 petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Jawa Timur, sedangkan lima petugas dari pemkab yang sudah memperoleh pelatihan," kata Romi Yudianto menambahkan. (*)
Video Oleh Slamet Agus Sudarmojo
