Madiun (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun segera membentuk majelis pengawas PNS untuk mengantisipasi adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat yang terlibat politik praktis dalam perhelatan Pilkada Serentak tahun 2018.
Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di Madiun, Rabu mengatakan pembentukan majelis tersebut berdasarkan instruksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ia menilai, kerawanan keterlibatan ASN dalam pilkada biasanya terjadi saat penggalangan suara baik sebelum maupun saat kempanye pasangan calon peserta pilkada.
Untuk itu, pihaknya meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat segera mempelajari aturan terkait pembentukan majelis pengawas PNS tersebut.
"Saya akan investigasi melalui majelis. Kalau memang ada ASN yang terlibat politik praktis, ya bisa ditindak tegas, bahkan sampai diberhentikan," ujar Sugeng saat menghadiri sosialisasi partisipasi ASN/PNS dalam Pilkada Serentak 2018 di The Sun Hotel Madiun.
Pihaknya mengetahui, bahwa PNS sangat rawan ikut terlibat dalam politik tersebut. Bahkan ia mengaku sudah mendapat laporan secara lisan, terkait keterlibatan sejumlah ASN Pemkot Madiun pada pilkada serentak mendatang.
"Sudah ada yang datang ke saya, terkait adanya ASN yang berpolitik. Saya bilang tangkap saja," kata dia.
Sesuai aturan, jika ada ASN yang terlibat dalam politik praktis, maka harus dilaporkan ke Panwaslu maupun Bawaslu. Selanjutnya panwaslu tingkat kabupaten/kota maupun bawaslu akan melakukan penyelidikan, untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
Adapun aturan yang menyatakan ASN/PNS harus netral, tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dimana undang-undang tersebut mengatur tentang kode etik dan kode perilaku ASN dalam menjaga martabat dan kehormatan.
Jika ada ASN yang terbukti terlibat berpolitik praktis dan tidak netral, maka akan mendapat teguran, surat peringatan, bahkan hingga pemecatan. (*)
