Tulungagung (Antara Jatim) - Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memastikan tetap berkomitmen terhadap kesepakatan koalisi bersama tujuh parpol lain dan "menutup pintu" komunikasi politik dengan PDIP dalam pemilihan kepala daerah setempat pada 2018.
"Kalaupun ada, peluangnya (koalisi dengan PDIP) sangat kecil," kata Ketua DPC PKB Tulungagung Adib Makarim di Tulungagung, Sabtu.
Ia menegaskan PKB sudah memutuskan untuk mengusung calon yang mendaftar dan mengikuti sistem penjaringan di partainya.
Salah satu kandidat yang diusung dan telah terbangun kesepakatan politik sebelumnya bersama tujuh parpol lain di luar PDIP, adalah mengusung Ketua PWI Margiono sebagai calon bupati.
"Proses penjaringan sudah sampai di pusat dan tinggal menunggu keputusan rekomendasi. Jadi tidak mungkin kami gegabah membuat keputusan yang menyimpang dari garis politik yang sudah diputuskan jajaran pengurus cabang," katanya.
Dijelaskan Adib, sejak pendaftaran mulai dibuka pada Agustus sudah ada tujuh orang yang mendaftar sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati ke DPC PKB Tulungagung.
Dari tujuh orang kandidat itu, kata dia tidak termasuk nama petahana Syahri Mulyo maupun Maryoto Bhirowo.
Menurutnya, dalam tahap tersebut PKB juga telah melakukan serangkan proses verifiksi dan survei di lapangan untuk mengukur elektabilitas masing-masing kandidat.
Dari proses itu pihaknya mengaku, nama Margiono memiliki potensi besar untuk diusung dalam Pilkada 2018.
"Kalau untuk koalisi pemilihan gubernur memang iya, tapi kalau linier sampai dengan pemilihan bupati kok tidak ada keharusan. Jadi harus ada semacam 'lokal wisdom' dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan," ujarnya.
Adib menambahkan rekomendasi bakal calon bupati dan wakil bupati diprediksi akan dikeluarkan DPP PKB antara bulan November dan Desember mendatang, mengingat proses pendaftaran calon ke KPU masih dilakukan awal tahun 2018.
"(koalisi dengan PDI-P) Kami tidak mau berandai-andai karena senua sudah kami kirim ke DPW dan DPP, selain itu sudah mengerucut ke satu nama, urusan DPP nanti merekomendasikan lain itu kan ada mekanismenya kan, dari awal harus bagaimana, masak tiba-tiba muncul," katanya.(*)
