Surabaya (ANTARA) - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak ingin tergesa-gesa mengambil sikap terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang belakangan kembali mencuat.
“Kami punya banyak opsi-opsi, tapi nanti opsinya,” kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko Patrio, saat ditemui di sela kegiatan konsolidasi di Kantor PAN Jawa Timur, Surabaya, Sabtu.
PAN menegaskan akan terlebih dahulu menjaring aspirasi dari kader dan pengurus daerah sebelum menentukan arah kebijakan.
Eko menjelaskan, DPP PAN saat ini fokus mengumpulkan masukan dari berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur.
Aspirasi itu akan menjadi bahan pembahasan internal partai sebelum memutuskan sikap resmi terkait wacana perubahan sistem Pilkada.
“Ini tugas saya, disuruh Ketum untuk menjaring aspirasi dari teman-teman semuanya seperti apa,” ujarnya.
Wacana evaluasi sistem Pilkada sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bertepatan dengan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta, beberapa waktu lalu.
PKB mengusulkan dua opsi, yakni kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD di daerah masing-masing.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” kata Cak Imin saat itu.
Meski belum membeberkan detail opsi yang tengah digodok, Eko memastikan PAN akan menampung aspirasi seluas-luasnya dari daerah sebagai bahan pertimbangan.
Selain Jawa Timur, upaya penjaringan aspirasi juga akan dilakukan di daerah lain. “Kami tidak ingin gegabah,” katanya.
