Tulungagung (Antara Jatim) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur kekurangan sekitar 3.800 tenaga pendidik jenjang sekolah dasar (SD) untuk mengisi posisi guru kelas yang selama ini kosong.
"Sejak beberapa tahun terakhir tidak ada lagi rekrutmen CPNS baru, termasuk untuk mengisi formasi tenaga pendidik padahal setiap bulan selalu ada yang pensiun," kata Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dikpora Tulungagung Adi Suselo di Tulungagung, Rabu.
Mengacu data Disdikpora Kabupaten Tulungagung, 611 satuan pendidikan tingkat SD di daerah itu membutuhkan guru kelas mencapai 3.797 orang.
Saat ini jumlah guru kelas SD berstatus PNS tercatat tinggal 2.646 orang. "Kekurangan tenaga pendidik selama ini ditutup oleh guru tidak tetap yang direkrut sekolah," katanya.
Adi Suselo menambahkan, dari jumlah guru yang berstatus PNS itu, apabila dibagi rata di 611 lembaga yang tersebar di 19 kecamatan, maka setiap kecamatan rata-rata hanya tersedia 150-an guru PNS.
"Kondisi yang tidak imbang itulah yang membuat sekolah sangat bergantung pada dukungan guru tidak tetap (GTT) atau sukwan. Tapi mereka bukan guru PNS, dan honornya sangat kecil sehingga tidak bisa diberi beban terlalu besar," ujarnya.
Adi mengatakan, untuk guru kelas saja yang dipegang oleh guru tidak tetap atau sukwan ada sekitar 1.151 guru.
Menurut Adi, kebutuhan SD sebenarnya tidak hanya guru kelas. Namun juga ada guru olahraga, guru mata pelajaran muatan lokal (mapel mulok) dan juga tenaga kependidikan lainnya, yang saat ini kondisinya juga menggunakan (GTT).
Ia merinci, guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) kekurangan sekitar 272 guru, guru Agama kekurangan sekitar 235 pendidik, sementara guru mapel diisi seluruh GTT sebanyak 632 orang.
"Tenaga kependidikan, misal penjaga, operator dan juga perpustakaan itu kan sangat dibutuhkan. Nah saat ini juga jumlahnya minim, penjaga aja dibutuhkan sekitar 435 orang, operator sekolah dibutuhkan 583 dan petugas perpus 528 orang," katanya.
Menanggapi minimnya insentif GTT itu, Pemkab Tulungagung berencana memberikan tunjangan transportasi kepada guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di sekolah dasar (SD).
"Sayangnya, tunjangan transport hanya diberikan sebagian, yaitu untuk guru kelas. Dan hal itu diperkirakan akan menimbulkan masalah baru," kata Ketua DPD Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Tulungagung Muhammad Yenri Sufianto.
Menurut dia, seharusnya semua GTT, jangan sebagian. Ditakutkan nanti menimbulkan masalah baru.
"Kami akan menunggu untuk segera direalisasikan. Maksimal kami tunggu awal tahun 2018 ini," kata Yenri. (*)
