Madiun (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengalami kekurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga mencapai ribuan orang yang kekurangan tersebut terjadi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk guru.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Maidi, saat ini jumlah PNS di Pemkot Madiun sebanyak 3.600 orang. Sementara kebutuhan idealnya lebih dari 5.000 orang. Untuk memenuhi kebutuhan ideal, seharusnya Pemkot menambah sekitar 1.600 orang lagi Calon PNS (CPNS) lagi.
"Melihat jumlah PNS yang ada, setelah guru dan pegawai SMK dan SMA ditarik ke Pemerintah Propinsi, kita ini sekarang hanya memiliki kurang lebih 3.614 orang PNS. Padahal jumlah PNS yang pensiun setiap tahun antara 150 sampai 160 orang," kata Maidi (2/8).
Dengan kondisi seperti itu, menurut Maidi jumlah PNS akan terus menerus berkurang. Bahkan, sampai ada pejabat tidak memiliki staf.
"Karena jumlah PNS yang pensiun terus bertambah, sementara tidak dilakukan penambahan PNs baru, sehingga saat ini ada pejabat Eselon IV yang tidak punya staf. karena stafnya pensiun sehingga sampai habis. Kalau tidak ada penerimaan CPNS lagi, kita akan mengalami kesulitan," kata Maidi.
Kondisi akan semakin sulit karena selama lima tahun ke depan tidak boleh melakukan penerimaan CPNS. "Kalau selama lima tahun ke depan kita tidak boleh melakukan penerimaan CPNS, kondisi kita akan semakin sulit. karena lima tahun lagi kita akan mengalami kekurangan PNS hingga sekitar seribu orang PNS," ujar Maidi.
Menurut Maidi untuk sementara kesulitan itu memang masih bisa diatasi dengan cara memaksimalkan pemberdayaan IT (Teknologi Informatika). "Untuk sementara memang bisa diatasi dengan betul-betul memberdayakan IT yang kita miliki. Semua PNS tidak boleh ada yang buta IT," jelasnya.
Maidi mengatakan, sebenarnya Pemkot Madiun sudah memberikan masukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Pelayanan harus terus ditingkatkan, sementara itu yang melayani semakin habis.
Akibatnya, ada anggaran yang tidak bisa terserap. Hal-hal seperti inilah yang lima tahun ke depan akan menjadi masalah tatkala mulai sekarang tidak ada solusi-solusi di dalam mengelola pemerintahan." katanya.
Maidi menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan penambahan PNS sebanyak 1.600 lebih, namun belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. (*)
