Probolinggo (Antara Jatim) - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari mengatakan luas lahan tembakau pada musim tanam 2017 di Probolinggo diprediksi sama dengan areal tanam tembakau pada tahun 2016 yakni 10.774 hektare.
"Mengingat musim yang belum bisa diprediksi dan animo petani untuk menanam tembakau mengalami penurunan, maka rencana tanam tembakau tahun ini sama dengan tahun lalu dengan asumsi kebutuhan bahan baku tembakau mencapai 12.929 ton atau produktivitasnya 1,2 ton per hektare," katanya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu.
Menurutnya areal tembakau tersebut berada di tujuh kecamatan yang menjadi potensi tanaman tembakau Paiton VO meliputi Paiton seluas 1.943 ha, Kotaanyar seluas 1.544 ha, Pakuniran seluas 1.490 ha, Besuk seluas 2.188 ha.
"Kemudian Kecamatan Gading seluas 299 ha, Krejengan seluas 2.200 ha dan Kraksaan seluas 1.110 ha, sehingga totalnya mencapai 10.774 ha lahan tembakau di Kabupaten Probolinggo," tuturnya.
Ia mengatakan waktu tanam tembakau sebaiknya dilakukan mulai akhir Mei hingga akhir Juni 2017, sehingga didapatkan mutu tembakau yang sangat bagus dan petani harus memilih bibit tanaman tembakau yang murni dan sehat.
"Saya berharap petani tidak berlomba-lomba menanam tembakau karena hal itu penting, agar realisasi areal tanam tembakau tidak melebihi rencana tanam untuk menunjang kestabilan harga," katanya.
Rencananya, luas lahan tanam tembakau tersebut akan disosialisasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada seluruh petani tembakau pada 10 Mei 2017 di Gedung Islamic Center (GIC) Kota Kraksaan.
"Sosialisasi itu akan dibuka oleh Bupati Pobolinggo P. Tantriana Sari yang didampingi forkopimda dan diikuti oleh seluruh ratusan peserta mulai dari petani hingga instansi terkait," ujarnya.
Ahmad menjelaskan sosialisasi itu sangat penting, agar penanaman tembakau hanya dilaksanakan pada areal potensi tembakau yang telah dialokasikan.
"Tujuannya sebagai pengendalian luas areal tembakau untuk meminimalisir terjadi kelebihan produksi, serta sebagai upaya antisipasi terhadap permasalahan pemasaran tembakau yang terjadi akibat kelebihan produksi," katanya, menambahkan.(*)
