Kediri (Antara Jatim) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebut, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Kediri, meningkat cukup baik, dari Rp21 miliar pada 2015 menjadi Rp23 miliar pada 2016.
"Penerimaan PBB di Kediri ada peningkatan hingga 11,15 persen. Jadi saya sampaikan banyak terima kasih atas partisipasinya," katanya dalam acara bulan panutan pembayaran PBB di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu.
Ia mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terkair dengan PBB yang telah dibayarkannya itu, sebab nantinya juga dikembalikan ke masyarakat.
Saat ini anggaran pemerintah kota, 38 persen untuk sekolah, belanja, serta membayar gaji pegawai. Jumlah itu sangat berkurang, ketimbang sebelumnya, dimana dulu 60 persen untuk belanja rutin tersebut.
"Sekarang ini, anggaran pemda sekitar 38 persen untuk sekolah, belanja, dan bayar gaji pegawai, sementara 62 persen ke masyarakat, jadi kembalinya berkali lipat," katanya.
Ia mencontohkan, di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Daerah itu menyumbang pajak hingga Rp150 juta. Uang itu yang masuk ke kas daerah, namun yang kembali ke masyarakat hingga lebih dari Rp1 miliar.
Wali Kota juga menambahkan, pelayanan pajak saat ini sudah lebih baik lagi. Pemerintah memberi kemudahan dengan program dalam jaringan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir uang yang dibayarkan tidak sampai ke pemerintah.
"Petugas tidak boleh bawa uang lebih dari 1 jam. Di setiap kelurahan juga memanfaatkan 'Online', tidak perlu khawatir uangnya dibawa yang memungut," ujarnya.
Wali Kota juga berharap, ke depan tidak ada lagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, sebab ini kewajiban, dengan besaran sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Bagus Alit menambahkan, kegiatan bulan panutan pembayaran PBB memang sengaja diselenggarakan, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, agar termotivasi membayar PBB lebih awal tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.
"Ini ada dasarnya, jadi ini untuk mempercepat penerimaan PBB, sehingga target bisa terpenuhi, serta meminimalisir adanya piutang PBB," katanya.
Ia juga menyebut, pada 2017 ini target penerimaan PBB mencapai Rp22 miliar. Ia optimistis target tersebut bisa terpenuhi dari 88.212 wajib pajak yang tersebar di Kota Kediri.
Ia menyebut, sudah melakukan sejumlah langkah untuk mencapai target itu, misalnya dengan bulan panutan PBB, yakni mengadakan layanan daring di setiap kelurahan, memanfaatkan mobil keliling, hingga pelayanan dalam acara 'car free day" setiap Minggu di Jalan Doho, Kediri.
Dalam acara tersebut, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada 11 wajib pajak yang dinilai terbaik dalam pembayaran pajak. Mereka dari kalangan perusahaan swasta maupun BUMN di Kota Kediri.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut diikuti muspida Kota Kediri, yaitu Wali Kota, asisten, staf ahli, seluruh satuan kerja di Kota Kediri, maupun wajib pajak. (*)
