Madiun (Antara Jatim) - Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre 4 Madiun Edy Sarjono menyatakan pihaknya siap membagikan "voucher" atau kartu pangan beras rakyat sejahtera (rastra) sebagai pengganti program beras untuk rakyat miskin (raskin) dari pemerintah pusat di daerahnya.
"Saat ini kami bersama BNI 46 sedang mempersiapkan voucher atau kartu pangan tersebut. Dalam 10 hari ke depan atau minggu ketiga bulan Januari 2017, voucher akan dibagikan ke keluarga pemerima manfaat (KPM) untuk digunakan," ujar Edy kepada wartawan, Kamis.
Menurut dia, dari tiga daerah yang menjadi wilayah kerjanya, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, untuk sementara hanya Kota Madiun saja yang sudah siap menerapkan penggunaan voucher tersebut.
Hal itu karena Kota Madiun dipandang telah memiliki kelengkapan infrastruktur perbankan yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program tersebut yang membutuhkan koneksi internet dengan sinyal bagus.
"Sedangkan wilayah Kabupaten Madiun dan Ngawi untuk sementara tetap menerapkan pembagian rastra dengan sistem lama (raskin). Namun, sesuai target pemerintah, tahun 2018 semua daerah sudah menerapkan sistem voucher pangan tersebut," terang dia.
Ia menjelaskan, jumlah KPM di Kota Madiun yang akan menerima voucher tersebut nantinya mencapai 5.530 KPM. Masing-masing KPM nantinya akan menerima voucher pangan yang berisi saldo Rp110.000 setiap bulannya.
Adapun, saldo sebesar Rp110.000 tersebut hanya dapat digunakan untuk berbelanja beras rakyat sejahera (rastra) sebanyak 10 kilogram dan dua kilogram gula pasir. Selain kedua komoditas tersebut tidak dapat digunakan.
"Untuk belanjanya dapat dilakukan di rumah pangan kita (RPK) milik Bulog Madiun dan agen BNI 46 yang telah ditunjuk," kata dia.
Edy menambahkan, jika dari jatah Rp110.000 tersebut masih sisa, maka secara otomatis akan terjadi akumulasi dengan jatah saldo pada bulan berikutnya.
"Apabila bulan ini kebutuhan beras suatu KPM hanya lima kilogram dan gula pasir hanya satu kilogram, maka sisa jatah yang ada akan masuk ke bulan berikutnya. Jadi tidak hangus," tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan mengganti program raskin atau rastra ke program kartu pangan. Kebijakan itu dilakukan karena bantuan raskin selama ini dinilai masyarakat banyak yang kurang tepat sasaran.
Dengan adanya kartu pangan diharapkan bantuan pangan dapat tepat sasaran dan juga dapat menggeliatkan kegiatan ekonomi mikro di daerah. (*)
