Bojonegoro Berencana Alokasikan Dana Migas Rp20 Triliun

Bojonegoro (Antara Jatim) - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto menyebutkan daerahnya berencana mengalokasikan dana abadi perolehan migas di daerahnya sebesar Rp20 triliun, yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

"Kalau harga minyak membaik Bojonegoro bisa mengalokasikan dana abadi dari migas Rp20 triliun," katanya ketika dialog publik di Universitas Bojonegoro (Unigoro), Rabu.

Dalam dialog publik dengan tema kerawanan sosial kaitannya dengan HAM dan koorporasi di kota migas, ia menjelaskan dengan alokasi dana abadi Rp20 triliun itu, bisa diambil bunganya sekitar Rp1,2 triliun.

Dengan begitu, menurut dia, bisa dimanfaatkan untuk memberikan bea siswa kepada para siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, bahkan bisa untuk membiayai sekolah ke luar negeri.

"Saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) memberikan bantuan pendidikan Rp2 juta kepada siswa SLTA. Besarnya bantuan pendidikan itu bisa semakin meningkat kalau perolehan dana migas juga meningkat," paparnya.

Menanggapi rencana pemkab dalam pengelolaan dana migas itu, Ketua Komnas HAM Imdaddun Rahmat menyambut positif, karena pemkab tidak menempatkan perolehan migas sebagai berkah, tapi sebagai "kutukan".

Dengan demikian, lanjut dia, pemkab akan berusaha menjadikan daerahnya dari "kutukan" menjadi berkah, selain juga dari "fitnah" menjadi rahmah.

"Tekad pemkab yang mencanangkan daerahnya sebagai daerah ramah HAM harus selalu dijaga dan dikontrol," paparnya.

Ia memberikan contoh kalau di daerah setempat masih ada anak yang kekurangan gizi bisa menjadi paramater daerah setempat belum ramah HAM.

"Hal itu harus segera dilaporkan kepada bupati," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM selama ini tertinggi permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi terkait dengan kepolisian dan koorporasi/perusahaan.

Menurut dia, kalau di suatu daerah berdiri sebuah perusahaan besar maka akan muncul potensi pelanggaran HAM.

"Konsep yang harus dilakukan dalam pembangunan yaitu pembangunan harus tetap berjalan dengan berbasis HAM. Tanpa harus menggusur, tanpa kekerasan dalam mengambil hak orang lain," ucapnya menegaskan.

Hadir dalam acara itu jajaran civitas akademika Unigoro, Ketua Yayasan Suyitno Arief Januarso, dan undangan lainnya. (*)