Menteri PU: Lima Proyek Waduk Segera Ditandatangani

Tulungagung (Antara Jatim) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuldjono memastikan lima kontrak proyek pembangunan waduk baru akan ditandatangani pemerintah, sebelum akhir September 2015.

"Selama kurun 2015 ini targetnya ada 13 waduk (baru). Kira-kira bulan ini semua akan ada kontraknya," kata Menteri Basuki saat meninjau Waduk Wonorejo di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu.

Dari 13 waduk yang ia sebut, delapan waduk di antaranya sudah dalam proses pengerjaan atau "under construkction".

Sementara lima rancangan waduk baru sisanya, kata Basuki, penandatanganan kontrak dijadwalkan dilakukan sebelum akhir September, menyusul dikeluarkannya paket deregulasi oleh pemerintah.

Menurut penjelasan Basuki, pembangunan 13 waduk itu merupakan bagian dari rencana pemerintah membangun 49 waduk atau bendungan secara nasional selama kurun lima tahun, untuk kepentingan irigasi pertanian, PLTA, air minum, maupun penanggulangan banjir.

Ia tidak merinci daftar waduk baru yang segera dimulai pembangunannya. Namun dari sekian waduk baru yang sudah/akan dimulai tahapan pembangunannya, tujuh di antaranya berada di Jatim.

Sejumlah waduk baru di Jatim itu antara lain Bendungan Tugu, Tukul, Bajulmati, Nipah, Gonseng, serta Bendungan Bendo.

"Tahun depan rencananya ada tambahan delapan waduk lagi. Begitu seterusnya hingga tercapai target 49 waduk yang sudah direncanakan selama kurun lima tahun ke depan oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Kendati mengakui masih ada sejumlah hambatan terkait pelaksanaan proses pembangunan di lapangan, khususnya menyangkut tukar-guling lahan hutan, Basuki memastikan kendala yang berkaitan dengan regulasi penghambat segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Dengan paket deregulasi tahap pertama yang dikeluarkan pemerintah September ini, maka nanti kalau membangun infrastruktur baik itu jalan, perumahan, bendungan, jembatan, irigasi di kawasan hutan tidak perlu lagi dengan tukar-menukar, tapi cukup pinjam pakai saja," tegasnya.

Pembangunan 13 waduk atau bendungan itu diperkirakan menyerap investasi pemerintah sebesar Rp9 triliun, dengan asumsi rata-rata satu waduk menelan anggaran sekitar Rp400 miliar hingga Rp600 miliar dan lama pembangunan rata-rata empat tahun.

Dalam kebijakan deregulasi dimaksud, Basuki Hadimuldjono menegaskan pemerintah pusat ataupun daerah tak lagi diwajibkan menyediakan lahan pengganti bagi kawasan hutan negara yang terdampak proyek infrastruktur.

"Peraturan Pemerintah Nomor 10 (Tahun 2010) tentang kewajinan penyediaan lahan pengganti, khusus untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, akan dihapuskan mulai tahun ini," tegasnya.

Penghapusan itu sendiri, menurut Basuki, merupakan salah satu paket deregulasi yang diberlakukan pemerintah, guna menghapus aturan-aturan yang dinilai menghambat laju perekonomian nasional.

Dalam hal pembangunan JLS, lanjut dia, ada dua peraturan pemerintah yang masuk paket deregulasi dan mulai berlaku akhir September ini.

Kedua regulasi tersebut masing-masing adalah PP nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta PP nomor 24 Tahun 2010 tentang tata cara penggunaan atau pinjam pakai kawasan hutan.

"Berdasar paket deregulasi yang ditetapkan pemerintah, PP nomor 10 itu akan dihapus. Jadi nanti yang berlaku hanya PP nomor 24/2010 tentang pinjam pakai lahan. Untuk tukar guling lahan dihapus," tandasnya.

Upaya percepatan pelaksaan kebijakan deregulasi untuk melecut laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri saat ini gencar dilakukan pemerintah.

Melalui posko deregulasi yang dipusatkan di Kemenko Perekonomian, kata Basuki, diharapkan pelaksanaan pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat.

Sebab setiap Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden yang membutuhkan paraf dari menteri-menteri terkait kini tidak lagi diedarkan ke kementrian dimaksud. Sebaliknya para menteri terkait yang diwajibkan datang ke posko deregulasi dan membubuhkan paraf persetujuan atas PP ataupun Perpres yang dikeluarkan pemerintah. (*)