Wabup Bangkalan Sesalkan Distribusi Raskin Lambat

Bangkalan (Antara Jatim) - Wakil Bupati Bangkalan Mundir Rofii menyesalkan lambatnya distribusi bantuan beras bagi warga miskin di wilayah itu, karena bantuan itu sangat dibutuhkan warga, apalagi saat harga beras naik. "Seharusnya, bantuan raskin sudah cair sejak awal tahun, tapi hingga saat ini belum. Padahal bantuan raskin ini sangat dibutuhkan masyarakat," kata Mundir Rofii di Bangkalan, Rabu. Wabup mengemukakan hal ini, menanggapi keluhan dan protes dari kalangan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bangkalan yang menyatakan hingga Maret 2015, bantuan raskin kepada warga tidak mampu di Kabupaten Bangkalan belum dicairkan. Sesuai dengan ketentuan distribusi bantuan raskin disalurkan kepada rumah rangga sasaran penerima manfaat setiap bulan. "Idealnya, paling lambat awal Februari 2015 ini. Tapi hingga pertengahan Maret 2015, ternyata belum ada satu desapun di Bangkalan ini yang didistribusikan," kata Mundir Rofii. Para pegiat LSM di Madura menduga, lambatnya distribusi bantuan raskin kepada masyarakat penerima bantuan di Pulau Madura itu, terkait kasus pengadaan raskin fiktif oleh oknum Perum Bulog. Sehingga, yang menjadi korban, masyarakat miskin penerima bantuan yang tersebar di empat kabupaten di Pulau Garam itu. Namun, kata Wabup Mundir Rofii, jika memang hal itu penyebabnya, seharusnya perusahaan penyangga pemerintah itu melakukan upaya taktis, sehingga rakyat miskin tidak dikorbankan. "Dalam rapat koordinasi yang digelar Pemkab Bangkalan dengan pihak Bulog pada Januari 2015, rencana distribusi paling lambat memang awal Februari. Tapi kan faktanya hingga saat ini belum sama sekali," katanya. Ia mengatakan, beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga kebutuhan akan komsumsi beras itu tidak mengenal hari libur. Kepala Perum Bulog Sub Divre XII Madura Amrullah mengatakan, lambatnya pendistribusian bantuan raskin kepada masyarakat Madura itu, karena salah satu kabupaten belum melunasi tunggakan raskin, sehingga berpengaruh pada pendistribusian di kabupaten lain. "Yang nunggak tebusan raskin itu Kabupaten Pamekasan yakni mencapai Rp521 juta," katanya menjelaskan. Ia menjelaskan, tunggakan raskin ini berpengaruh, karena sesuai dengan petunjuk teknis pendistribusian raskin di Pulau Garam, Madura itu satu paket. Sehingga, jika ada salah satu kabupaten yang bermasalah, maka akan berpengaruh pada pendistribusian raskin di tiga kabupaten lainnya. Warga miskin penerima program bantuan raskin di Pulau Madura, Jawa Timur sebanyak 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). Dari jumlah itu, kabupaten dengan jumlah penerima bantuan terbanyak ialah Kabupaten Sumenep 116.378 RTS, lalu Kabupaten Sampang sebanyak 108.647 RTS, selanjutnya Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Terakhir yang paling sedikit ialah Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS. Adapun jumlah pagu bantuan raskin se-Madura sebanyak 5.947.350 kilogram dengan ketentuan sebanyak 15 kilogram untuk masing-masing RTS penerima bantuan. Rinciannya, untuk Kabupaten Sumenep pagu raskin yang harus didistribusikan kepada warga penerima bantuan setiap bulannya sebanyak 1.745.670 kilogram, Sampang 1.629.705 kilogram, Pamekasan 1.295.955 kilogram dan Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.276.020 kilogram dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram. (*)