Mitro'atin dari Kades jadi Ketua DPRD

"Saya tidak pernah bermimpi menjadi Ketua DPRD, sebab cita-cita saya dulu ingin menjadi guru," ucap Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro'atin, dalam perbincangan dengan Antara, Rabu (17/9). Sehari sebelumnya (16/9), ibu dua anak asal Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo itu ditetapkan menjadi Ketua DPRD Bojonegoro periode 2014-2019 dalam rapat paripurna istimewa DPRD setempat. Ia ditetapkan dan diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan parpol pemenang pemilu legislatif lalu, dengan didampingi tiga Wakil Ketua DPRD yaitu Suyuthi (PAN), Sukur Priyanto (Partai Demokrat), dan Sunjani (PKB). Untuk mengejar keinginan menjadi guru itu, ia mengaku memilih menjalani pendidikan di Pendidikan Guru Agama (PGA) dan setelah lulus melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. "Saya di IAIN hanya lulus D2 jurusan Tarbiyah, tapi untuk menjadi sarjana, saya melanjutkan pendidikan di IKIP PGRI jurusan pendidikan," jelasnya. Selepas IKIP PGRI itu, Mitro'atin justru bukan menjadi guru, tetapi mengantarkan dirinya ke kancah politik dengan mengawali karier sebagai kepala desa (kades) di desa kelahirannya di Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo yang dilakoni sejak 2002 sampai 2008. Semasa menjabat sebagai Kades Tanjung itu, ia pernah memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, karena terpilih sebagai juara kades terbaik se-Jatim pada 2005. "Saya juga tidak pernah berpikir menjadi kades, sebab bisa mengikuti pemilihan kepala desa (pilkades), karena desakan keluarga dan warga," paparnya. Bahkan, dalam pilkades yang kedua kalinya pun, dirinya menang mutlak, karena tidak ada warga di desanya yang berani maju mengikuti pilkades. Ketika itu, dirinya menang mutlak dengan perolehan suara dari sekitar 2.500 pemilih yang tidak memilih dirinya hanya sekitar 30 pemilih. Belum genap setahun menjabat sebagai kades periode kedua, ia ditawari oleh Ketua DPD Partai Golkar H.M. Thalhah (almarhum) untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan (dapil) V di Kecamatan Tambakrejo dan sekitarnya pada 2008. Ia menerima tawaran itu, karena ketika itu untuk menjadi calon anggota legistif tidak harus mengundurkan diri sebagai kades. "Saya ditempatkan sebagai calon legislatif juga untuk memenuhi kuota 30 persen calon legislatif perempuan dari Partai Golkar," ucapnya. Alhasil, di Partai Golkar, wanita yang kelahiran pada 18 Januari 1970 itu mampu memperoleh suara tertinggi dibandingkan dengan seluruh calon legislatif lainnya dari Partai Golkar. "Di pemilu legislatif yang lalu, saya juga memperoleh suara tertinggi lagi di Partai Golkar," imbuh istri dari seorang guru agama, Muntaha. Tak Ingin Masuk Bui Mengawali jabatan Ketua DPRD di daerah setempat, Mitro'atin ingin berhati-hati dalam memimpin, karena ia tidak ingin terjerat kasus hukum yang telah menyeret sejumlah anggota DPRD pada periode lalu. "Saya tidak ingin anggota DPRD yang baru nanti banyak yang masuk "bui" karena terjerat kasus hukum," tukasnya, tegas. Sebelum ini, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi harus menjalani hukuman di ruang pengap bernama penjara. Sebut saja, mantan Wakil Ketua DPRD periode lalu, Abdul Wachid Syamsuri, juga mantan Sekretaris DPRD, Agus Misnanto, dan politisi lainnya. Oleh karena itu, DPRD akan merekrut ahli hukum dan keuangan, yang akan dijadikan rujukan dalam menerapkan kebijakan di DPRD. "Saya ingin memimpin dengan nurani dengan cara mengikuti aturan yang ada. Pada setiap kebijakan di DPRD akan selalu saya konsultasikan dengan ahli hukum dan keuangan," tandasnya. Ditanya pandangannya soal pilkada langsung atau tidak, ia menyatakan dirinya tetap akan mematuhi garis kebijakan induk partainya dalam mengeluarkan kebijakan soal pilkada langsung atau tidak langsung. "Saya akan mendukung apapun kebijakan induk partai. Ya bisa jadi 'jambu mente' kalau saya keluar dari garis, karena berseberangan dengan kebijakan induk partai," ujarnya. Mengenai arah kebijakan yang akan diambil, ia mendukung program pemkab setempat yang mencanangkan daerahnya menjadikan lumbung pangan dan energi. "Saya akan mendukung program pemkab yang mencanangkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi nasional, selain program lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan," urainya. Ia juga mengemukakan pihaknya akan mengakomodasi pendidikan tingkat dasar Agama Islam, terutama Tempat Pendidikan Al Quran (TPA) dan Madrasah Ibtidayah (MI). Pendidikan Agama di daerahnya, lanjutnya, selama ini masih belum banyak memperoleh perhatian pemkab, karena dibawah kendali Kementerian Agama (Kemenag). "Peningkatan pendidikan dasar Agama Islam akan menjadi perhatian saya, sebab merupakan usaha menjaga moral generasi penerus, apalagi sekarang Bojonegoro menjadi kawasan industri migas," paparnya. (*)