Perdesaan Butuhkan Keberpihakan Entaskan Orang Miskin

Oleh Andi Jauhari Jakarta (Antara) - Aktivis yang juga Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform (CIR) Sapto Waluyo menegaskan bahwa wilayah perdesaan membutuhkan keberpihakan yang jelas, baik dari pemerintah maupun legislatif, guna mengentaskan orang miskin. "Ketimpangan makin terasa jika kita potret wilayah perdesaan. Banyak petani dan warga kehilangan lahannya karena beralih fungsi menjadi perumahan atau lokasi industri sehingga mereka menjadi buruh di bekas lahannya sendiri," kata Drs. Sapto Waluyo, M.Sc. di Jakarta, Kamis. Sapto yang baru melakukan kunjungan ke Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menjelaskan bahwa dalam kondisi ketimpangan dimaksud sebagian warga desa pergi ke kota menjadi gelandangan atau pengemis. Ia menjelaskan bahwa Kecamatan Plumpang di Kabupaten Tuban dikategorikan daerah miskin di Jawa Timur. Oleh karena itu, Plumpang menjadi lokasi program "Quick Wins" dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Sapto Waluyo yang juga calon anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Jatim IX yang meliputi Kabupaten Tuban dan Bojonegoro menjelaskan bahwa pada tahun 2010 jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Tuban tercatat 295.853 jiwa miskin. "Atau, sebesar 26,47 persen dari jumlah total penduduk 1.117.539 jiwa," katanya. Angka itu, katanya, di atas rerata nasional, yakni 11,3 persen. Sebaran rumah tangga miskin di Kabupaten Tuban, menurut dia, yang paling rawan di Kecamatan Plumpang dengan indek pembangunan manusia (IPM) 70,83, dan pendapatan per kapita Rp164.034. Posisinya, kata dia, adalah peringkat terbawah dari 20 kecamatan miskin. Ia mendukung program seperti "Quick Wins" itu sehingga yang bertujuan mengupayakan bagaimana desa miskin bisa bergerak dan berubah menuju mandiri dan sejahtera. Dengan demikian, katanya, efektivitas anggaran dan pemerintahan semakin lebih baik guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan program "Quick Wins" Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana pada tahun 2013 menyatakan bahwa pihaknya fokus pada program itu di 10 kecamatan untuk meningkatkan pengembangan sarana kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Program itu akan diaplikasikan di 10 kecamatan yang secara otomatis akan menyentuh tingkat perdesaan yang tersebar di sejumlah pulau di Tanah Air, di antaranya berada di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Papua, dan sejumlah daerah lainnya. Pada tahun 2013, kata dia, lebih fokus pada semacam proyek percontohan, sedangkan 2014 akan membenahi kekurangannya. Sementara itu, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan bahwa kerangka berpikir untuk bisa memahami program itu, yakni harus memahami terlebih dahulu pengertian "Quick Wins" (penyelesaian cepat), dan "debottlenecking" (adanya sumbatan dan hambatan). Di Kabupaten Tuban, seperti dikutip dari laman http://sokotuban.blogspot.com/2009_09_27_archive.html, Satuan Reskrim Polres setempat telah meluncurkan program "Quick Wins" bidang transparansi penyidikan. Tujuan program itu adalah membangun kepercayaan publik dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Contohnya, jika masyarakat melaporkan perkara ke Mapolres Tuban, penyidik akan memberitahukan hasil perkembangan penyidikan kasus tersebut dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Dalam program sebagai salah satu bentuk layanan prima polisi terhadap masyarakat sebagaimana "grand strategy" Polri itu. Maka, transparansi dalam penyidikan tindak pidana ini sejak tahap penerimaan dan penilaian laporan atau pengaduan hingga tahap penyidikan, penindakan, dan pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Melalui program itu satuannya ingin menghapus citra bahwa pelayanan Polri kepada masyarakat masih rendah, yang ditandai dengan pelayanan berbelit-belit, adanya biaya tambahan yang tidak semestinya, dan lambat dalam merespons pelaporan atau pengaduan. Selain itu, juga untuk menghapus kesan polisi kurang transparan dan akuntabel, sulit menghubungi atau menemui petugas, diskriminatif, arogan, dan kurang peduli. (*)