KPP Jatim Evaluasi Tes Penerimaan CPNS

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap proses jalannya tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berakhir Selasa (12/11) dan telah berlangsung selama 22 hari sejak pertengahan bulan lalu. "Ada beberapa catatan yang masuk dalam temuan kami dan selanjutnya diharapkan ada perubahan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya," ujar Ketua Divisi Pelayanan dan Pengaduan KPP Jatim, Nuning Rodiyah, di Surabaya, Rabu. Beberapa catatannya antara lain untuk pemerintah daerah penyelenggara, yakni masih kurang optimalnya beberapa sarana dan prasarana di lokasi tes yang dapat membuat peserta kurang nyaman, salah satunya tidak adanya loker atau penyimpanan barang yang aman. "Rekomendasi kami, diharapkan mendatang dapat mengoptimalkan proses pelaksanaan dengan menyediakan tempat penyimpanan yang aman, sehingga peserta di dalam ruangan menjadi aman," katanya. Selanjutnya, temuan untuk terhadap pemerintah pusat, proses pengelolaan hasil yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pengiriman secara manual ke pusat. Padahal sementara, lanjut dia, pemerintah daerah hanya mengelola hasil setengah jadi. Hal tetap pemerintah pusat menunjukkan masih adanya semangat desentralisasi yang setengah hati dalam penerimaan aparatur negara. "Rekomendasinya, seharusnya proses pengelolaan hasil sepenuhnya dilakukan di tempat pelaksanaan tes oleh panitia lokal (pemerintah daerah setempat) dengan pengawasan dari panitia pusat (pemerintah pusat)," kata dia. Untuk tes kategori umum dengan model lembar jawaban, temuan KPP bahwa sistem pemindaian soal yang harus dikirim ke Jakarta merupakan hal kurang efektif, tidak efisien dan beresiko dalam proses perjalanan pengiriman. Selain itu hal ini dapat memunculkan kecurigaan dari berbagai pihak terutama masyarakat terkait dengan kejujuran dalam proses penerimaan CPNS. "Rekomendasi kami, seharusnya pemindaian dilakukan dengan pola regionalisasi di Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang ada di beberapa tempat, salah satunya di Jawa Timur," katanya. Nuning mengungkapkan, dari sisi efisiensi tentu hal ini lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pola terpusat. Untuk hal ini, KPP meminta pihak terkait pusat terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperhatikan hal ini secara serius dengan semangat keterbukaan dan otonomi daerah (desentralisasi). Sementara itu, pihaknya juga masih melihat bahwa pelaksanaan tes CPNS di lingkungan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Kabupaten/Kota masih sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni mencerminkan desentralisasi setengah hati. Hal ini, kata Nuning, didasarkan pada fakta di lapangan bahwa beberapa proses dari pelaksanaan CPNS tidak dipusatkan di Jawa Timur, namun harus dibawa ke Jakarta. (*)