Polres Bojonegoro Terjunkan Polwan Amankan Pilkades

Bojonegoro (Antara Jatim) - Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jatim, menerjunkan 100 personel, yang 30 di antaranya polisi wanita (polwan) dalam mengamankan pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Pojok dan Ngrejeng, Kecamatan Purwosari, Selasa. "Keterlibatan polwan dalam mengamankan pilkades sebagai usaha menciptakan suasana lebih humanis," kata Kapolres Bojonegoro AKBP Edy Wibowo. Oleh karena itu, katanya, pengamanan pilkades di desa lainnya yang seluruhnya ada 16 desa tahun ini juga akan menerjunkan polwan. "Petugas yang diterjunkan mengamankan pilkades tidak ada yang membawa senjata tajam," katanya, menegaskan. Ditanya situasi pilkades di daerah setempat, menurut dia, kondisinya biasa saja tidak memanas, bahkan cenderung kondusif. Meski demikian, ia mengimbau calon kepala desa (cakades) tetap harus bersikap ksatria siap menang atau kalah sebagai usaha memberikan tauladan kepada masyarakat. "Pemantauan kami kondisi politik di desa yang menggelar pilkades kondusif, tapi petugas tetap bersiaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya. Kepada petugas, ia menginstruksikan agar bisa bekerja sama kepada jajaran di desa yang menggelar pilkades baik panitia pilkades, tokoh masyarakat, juga yang lainnya dalam mengamankan pesta demokrasi di desa. Selain itu, katanya, petugas juga harus bisa bersikap netral mengayomi seluruh masyarakat yang menggelar pilkades untuk menciptakan rasa aman. "Prinsipnya petugas kepolisian hanya mengamankan jalannya pilkades. Tidak boleh terlibat secara langsung dalam pilkades," ujarnya. Ditemui terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Bojonegoro Ali Machmudi menjelaskan pemkab melarang pemberian uang saku kepada pemilih dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di 16 desa yang digelar tahun ini. Larangan pemberian uang saku, katanya, sebagai usaha agar calon kepala desa (cakades) tidak terbebani dengan biaya pelaksanaan pilkades. "Pemkab melarang pemberian uang saku di dalam 16 pilkades yang digelar tahun ini agar calon kepala desa (cakades) tidak terlalu besar mengeluarkan biaya pendaftaran," katanya, menegaskan. (*)