Banggar DPRD Bojonegoro Soroti Target PAD

Bojonegoro (Antara Jatim) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Jatim, menyoroti turunnya target pendapatan asli daerah (PAD) dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2014 dibandingkan dengan 2013. "Kami akan mendesak tim anggaran pemkab menaikkan target PAD dan lain-lain pada 2014 melebihi target PAD dan lain-lain pada 2013," kata Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Mitroatin, Jumat. Ia menjelaskan tim anggaran pemkab dalam KUA-PPAS 2014 memasang target PAD dan lain-lain sebesar Rp1,327 trilun, atau lebih rendah dibandingkan dengan target PAD dan lain-lain pada 2013 yang mencapai Rp1,544 triliun. "Seharusnya PAD dan lain-lain pada 2014 naik bukan malah turun," ujar Mitroatin, yang dibenarkan anggota Banggar DPRD yang lainnya Sumanto dan Mugi Waluyo. Oleh karena itu, Mitroatin dan Sumanto menunjuk target pendapatan PBB dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam KUA-PPAS 2014 hanya Rp24,255 miliar. Target pendapatan PBB dan P2KP pada 2014, kata Mitroatin, besarnya tidak jauh berbeda dengan target pendapatan PBB dan P2KP 2013 sekitar Rp23 miliar. "Padahal, mulai 1 Januari 2014 penarikan PBB dan P2KP langsung ditangani daerah, sehingga pendapatannya seharusnya jauh lebih besar," katanya. Menurut dia, di tahun-tahun sebelumnya pengelolaan PBB dan P2KP ditangani Pemerintah Pusat yang kemudian daerah memperoleh pembagian 30 persen. Selain itu, katanya, tim anggaran pemkab hanya menetapkan target pajak hotel dalam KUA-PPAS 2014 sebesar Rp900 juta, lebih besar dibandingkan pajak hotel 2013 yang hanya Rp300 juta. Kenaikan pajak hotel itu, menurut Mitroatin, belum terlalu signifikan, sebab di daerahnya saat ini banyak berdiri hotel bintang yang pembayaran pajaknya dengan sistem "online", sehingga perolehan pajaknya akan jauh lebih besar. "Pembayaran pajak hotel sebelum ini sistemnya transaksional ya wajar kalau perolehannya tidak terlalu besar," ujar Mitroatin. Sumanto mengaku pernah menanyakan langsung kepada tim anggaran pemkab memperoleh jawaban penurunan PAD dan lain-lain penyebabnya, di antaranya, tahun lalu masih ada kegiatan pembebasan tanah Blok Cepu. (*)