Sejumlah SKPD Bojonegoro Serap Anggaran Rp11,502 Miliar

Bojonegoro (Antara Jatim) - Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Bojonegoro, Jatim, baru bisa menyerap anggaran sebesar Rp11,502 miliar dari alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp377,557 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemkab Bojonegoro Ibnu Soeyoeti, Kamis, mengatakan, penyerapan anggaran sebesar Rp11,502 miliar itu dilakukan sejumlah SKPD per Juli. Padahal, katanya, Bupati Bojonegoro Suyoto selalu mengingatkan kepada semua SKPD agar melakukan penyerapan anggaran secara maksimal untuk proyek fisik dan pengadaan barang dan jasa. "Kami kurang tahu pasti penyebab SKPD masih minim melakukan penyerapan anggaran yang dialokasikan di dalam APBD 2013," ujarnya. Ia menjelaskan penyerapan anggaran saat ini seharusnya sudah bisa mencapai 50 persen, agar tidak menganggu proses administrasi. Sesuai data, penyerapan anggaran SKPD yang masih dibawah 10 persen yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp672 juta dari Rp7,72 miliar, Dinas Kominfo Rp480 juta dari Rp5,44 miliar dan Badan Lingkungan Hidup Rp258 juta dari Rp3,357 miliar. Lainnya, Dinas Peternakan dan Perikanan Rp1,271 miliar dari Rp18,377 miliar, Dinas Pertanian Rp1,398 miliar dari Rp34,109 miliar, RSUD Rp3,273 miliar dari Rp83,6 miliar, Dinas Perhutanan dan Perkebunan Rp393,34 juta dari Rp10 miliar. Sedangkan, Dinas Pendidikan Rp3,049 miliar dari Rp154 miliar dan Dinas Pengairan Rp998,6 juta dari Rp60,954 miliar. Dimintai konfirmasi Kepala Dinas Pengairan Pemkab Edy Susanto dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Suhartono membenarkan pihaknya masih belum maksimal menyerap anggaran dengan alasan banyak pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan karena faktor hujan. "Kalau proyek fisik dipaksakan dikerjakan, maka hasilnya tidak baik," jelas Suharto. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Husnul Khuluq menjelaskan pihaknya belum maksimal melakukan penyerapan anggaran karena baru menerima petunjuk teknis (juknis) mengenai penyerapan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK). "Alokasi anggaran di disdik terbesar dari DAK. Kalau penyerapan anggaran di luar DAK sudah berjalan," ucapnya. (*)