Surabaya (Antara Jatim) - Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (FMKP) Jawa Timur mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan bahan bakar minyak jenis solar bagi kalangan nelayan agar mereka tetap bisa melaut untuk mencari nafkah. Ketua FMKP Jatim Oki Lukito kepada Antara di Surabaya, Kamis mengatakan kelangkaan solar yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di sentra-sentra nelayan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kepedulian tinggi kepada rakyat miskin. "Komitmen pemerintah yang katanya peduli orang miskin hanya isapan jempol. Pemerintah dzolim, karena tanpa solar, nelayan tidak bisa melaut dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya," katanya menanggapi terjadinya kelangkaan solar akhir-akhir ini. Menurut data FMKP, di Provinsi Jatim terdapat sekitar 53.000 kapal dan perahu nelayan dari ukuran kecil hingga besar dengan skala 100 GT (groos ton), yang operasionalnya sangat tergantung dengan solar. Sedangkan untuk nelayan, di Jatim ada lebih kurang 492.000 nelayan yang menetap di 632 desa di 22 kabupaten/kota pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil laut. "Seharusnya persoalan solar ini diprioritaskan untuk sentra-sentra nelayan dan tidak perlu ada kekurangan pasokan atau kuota, jika memang pemerintah peduli dengan kemiskinan masyarakat," kata Oki Lukito. Ia menambahkan, masalah kelangkaan solar di sentra-sentra nelayan sudah sering terjadi dan selama ini penanganannya juga tidak pernah maksimal. "Nelayan itu beda dengan petani penggarap sawah, yang jika traktornya tidak beroperasi karena solar langka, masih bisa diganti dengan sapi atau kerbau," tambahnya. Terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, termasuk solar, Oki Lukito mengatakan kaum nelayan yang sebagian besar taraf hidupnya masih miskin perlu mendapatkan subsidi harga khusus agar tidak semakin terpuruk. "Dengan harga solar yang sekarang saja kondisi mereka sudah seperti itu, apalagi jika nanti dinaikkan dan tidak dapat subsidi khusus. Padahal, hasil tangkapan ikan di laut juga sering tidak menentu, tergantung kondisi iklim," katanya. (*)
Berita Terkait
FMKP Desak Pemerintah Permudah Izin Kapal Nelayan
18 Juni 2013 19:50
FKMP Desak Kejari Usut Pungli Kemenag Pamekasan
19 Mei 2012 16:17
HNSI Minta Pemerintah Beri Subsidi Nelayan
14 Maret 2012 19:32
HNSI Gandeng Faputra Sediakan Pelumas Kapal Nelayan
14 Maret 2012 17:57
Kapal Motor Manila Tabrakan di Selat Madura
10 Maret 2012 21:43
Kenaikan BBM Sulitkan Operasional 500 Kapal Hibah
24 Februari 2012 20:05
FMKP: Jangan Salahkan Nelayan soal Pengeboman Ikan
12 Februari 2012 12:24
Pemkot Surabaya mudahkan akses BBM kepada nelayan
13 September 2024 21:59
