Kenaikan BBM Sulitkan Operasional 500 Kapal Hibah

Surabaya - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak akan menyulitkan 500 kelompok nelayan usaha bersama dalam mengoperasikan 500 unit kapal hibah bantuan dari pemerintah. "Dengan harga solar yang sekarang saja, mereka sudah kelimpungan mencari dana operasional, apalagi setelah ada kenaikan harga solar," kata Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (FMKP), Oki Lukito, kepada ANTARA di Surabaya, Jumat. Ia mengemukakan hal itu menanggapi munculnya pro dan kontra soal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Oki, untuk mengoperasikan kapal hibah pemerintah berbobot 30 gross tons (GT) per trip selama seminggu melaut, para nelayan membutuhkan biaya sekitar Rp60 juta-Rp70 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk bekal melaut, belanja umpan dan membeli es balok untuk mengawetkan ikan. "Sementara hasil tangkapan nelayan minim, karena gelombang laut tinggi dan angin sangat kencang. Selain itu, sumber daya ikan juga semakin menurun," tambahnya. Oki menyebutkan, dalam kondisi seperti sekarang, nelayan di wilayah Pantai Utara Jawa hanya mampu menangkap ikan kurang dari satu ton atau senilai hampir Rp10 juta selama melaut 5-7 hari. Sementara nelayan Pantai Selatan yang umumnya beroperasi di Samudera Indonesia, maksimal mampu menangkap dua ton ikan pelagis seperti tuna, cakalang, tongkol, dan bawal dengan nilai sekitar Rp40 juta. "Kalau harga BBM naik, sudah pasti biaya operasional ikut naik dan pendapatan nelayan menurun. Persoalan ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah," ujarnya. Seperti diketahui, program pembagian 1.000 unit kapal nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dilakukan sejak 2010, direncanakan berlanjut hingga 2014. Hingga awal 2012, lanjut Oki Lukito, KKP telah merealisasikan sebanyak 500 unit kapal kepada kelompok nelayan di berbagai daerah. Khusus untuk Jawa Timur, sebanyak 31 unit kapal sudah diberikan kepada 31 kelompok nelayan di Kabupaten Tuban, Pacitan, Trenggalek, Blitar, Tulungagung, Probolinggo, dan Malang. "Dari jumlah kapal bantuan itu, sekitar 30 persen sudah dioperasikan, sisanya masih uji coba dan mencari penyandang dana atau mitra usaha untuk operasional," kata Oki Lukito. Menurut catatan FMKP, di wilayah Jatim terdapat lebih dari 53.000 unit armada kapal nelayan, sekitar 13.000 unit di antaranya jenis perahu skala kecil tanpa motor yang hanya bisa melaut sejauh 12 mil. (*)