HNSI Minta Pemerintah Beri Subsidi Nelayan

Surabaya - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) meminta pemerintah memberikan subsidi kepada nelayan, terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter mulai 1 April 2012. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yussuf Solichien, kepada pers di Surabaya, Rabu, mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat memberatkan dan berdampak besar terhadap kehidupan jutaan nelayan di berbagai daerah. "HNSI secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Kami juga sudah menulis surat kepada Presiden, DPR dan menteri terkait soal keberatan itu," katanya saat peresmian distributor pelumas "NO1L" hasil kerja sama HNSI dengan PT Faputra. Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 17 juta nelayan yang menjadi anggota HNSI dan tiga juta orang di antaranya adalah nelayan tangkap yang operasionalnya mengandalkan BBM. "Yang pasti, akan semakin banyak nelayan yang jatuh miskin karena tidak mampu membeli BBM untuk melaut. Sekitar 50-70 persen biaya operasional nelayan habis untuk BBM, sementara subsidi dari pemerintah tidak pernah ada," tambahnya. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2008, lanjut Yussuf, banyak nelayan yang kolaps dan sebagian mengonversi solar dengan minyak tanah untuk mesin kapalnya. "Inginnya tetap bisa melaut dan mendapatkan penghasilan, tapi dampaknya kapal mereka jadi rusak," ujar pensiunan Marinir dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu. Ia menambahkan, jika harga BBM naik sebesar Rp1.500 per liter, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan subsidi sebesar kenaikan tersebut, yang diukur berdasarkan berat tangkapan. Menurut Yussuf, nelayan sangat iri dengan petani yang terus-menerus mendapatkan berbagai subsidi dari pemerintah, seperti subsidi benih, pupuk dan ganti rugi gagal panen. "Kalau ditotal, subsidi yang diterima petani bisa mencapai Rp70 triliun, kendati resminya hanya sekitar Rp17 triliun. Sementara nelayan dari dulu tidak pernah dapat subsidi," katanya. Pada kesempatan itu, Yussuf Solichien juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin suplai BBM kepada nelayan, karena terbatasnya SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang hanya berjumlah 241 unit. Selain itu, sering terjadinya penyimpangan di lapangan, karena BBM yang semestinya untuk nelayan, juga digunakan untuk industri dan kapal-kapal besar. Dari total sekitar 1,7 juta kilo liter kebutuhan BBM untuk nelayan pada 2011, hanya 730 ribu kilo liter yang mampu disuplai pemerintah melalui Pertamina. "Tahun ini kebutuhan BBM nelayan diperkirakan naik menjadi 2,5 juta kilo liter, sementara kemampuan suplai dari Pertamina kemungkinan hanya 1 juta kilo liter," tambahnya. Secara terpisah, Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (FMKP), Oki Lukito, mengatakan kenaikan harga BBM akan sangat memukul nelayan dan membebani biaya operasional. "Dengan harga solar yang sekarang saja, nelayan sudah kelimpungan mencari biaya operasional, apalagi nanti setelah ada kenaikan harga BBM. Belum lagi hasil tangkapan yang minim dan harga jual yang rendah," katanya. (*)