MCC: Tiga Program Pemerintah Berpotensi Menyimpang

Pamekasan (Antara Jatim) - Tiga program pemerintahan di Jawa Timur cenderung diselewengkan oleh oknum pejabat terkait, yakni di bidang kesehatan, pendidikan dan bantuan beras bagi masyarakat miskin, kata juru bicara "Malang Crisis Centre" (MCC) Moh Didik Sholeh. "Ini berdasarkan penelitian yang kami lakukan di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, belum lama ini," kata Didik di Pamekasan, Senin. Potensi penyelewengan di bidang kesehatan ialah pada program jaminan kesehatan masyarakat. Keluhan yang disampaikan masyarakat selama ini, karena uang panjar yang harus dibayar pasien terlalu tinggi, yakni sekitar 40 persen. Akibatnya, masyarakat merasa terbebani, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang lebih memilih mengurungkan diri untuk berobat dan tetap membiar penyakit yang dideritanya. "Kami juga sering menerima laporang adanya perbedaan pelayanan antara pengguna jamkesmas dengan yang tidak menggunakan program jamkesmas," ungkap Didik. Di bidang pendidikan potensi penyimpangan yang ditemukan oleh MCC berdasarkan hasil penelitian yang selama dilakukan disejumlah kabupaten di Jawa Timur adalah adanya pemotongan bantuan beasiswa, serta berbagai jenis bantuan lainnya. Selain ini, kata dia, ada kecenderungan pihak sekolah mengangkat komite sekolah dari unsur guru yang mengajar di lembaga pendidikan berbeda, bukan dari orang tua siswa. "Hal ini sangat berpengaruh apabila ada kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan sekolah," ucapnya. Karena komite sekolah dari kalangan guru maka yang terjadi, komite ini cenderung lebih memihak kepada kepentingan sekolah dibanding harus memperhatikan aspirasi orang tua siswa. Sementara, di bidang bantuan raskin, penyimpangan yang terjadi tidak didistribusi sesuai dengan ketentuan, bahkan ada sebagian desa di Jawa Timur yang hanya mendistribusikan bantuan sebanyak enam kali dalam setahun. "MCC mendorong semua pihak agar memerhatikan sejumlah indikasi penyimpangan agar ditekan seminimal mungkin, karena yang dirugikan jelas rakyat," tukasnya. Secara kelembagaan, kata dia, pihaknya telah menyampaikan hasil temuan itu ke Pemprov Jatim agar diperbaiki, sehingga masyarakat tidak menjadi korban. "Kami juga akan terus menyuarakan hal ini agar menjadi perhatian semua pihak, termasuk para pemegang kebijakan di Jawa Timur ini," ujarnya, menambahkan.(*)