Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggelar rapat koordinasi melibatkan para pihak terkait untuk menentukan langkah lanjutan penanganan pascabencana banjir.
"Selanjutnya, kami fokus memikirkan dampak lanjutan dari bencana ini," ujar Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun setelah rapat koordinasi penanggulangan bencana bersama stakeholder terkait di ruang Bantarangin, Pemkab Ponorogo, Selasa (17/12)..
Sehari setelah banjir melanda Kabupaten Ponorogo, seluruh wilayah yang sebelumnya tergenang telah surut, kecuali beberapa titik di Kelurahan Paju yang masih terdapat genangan air, Selasa (17/12).
Warga terdampak kini mulai membersihkan rumah masing-masing dari sisa lumpur dan sampah yang terbawa banjir.
Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, menyatakan bahwa para pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing, dan pengungsian di Pendopo Agung sudah kosong.
"Selanjutnya, kami fokus memikirkan dampak lanjutan dari bencana ini," ujar dia.
Masun menjelaskan bahwa pihaknya masih menginventarisasi jumlah warga terdampak dan rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir. Belasan desa dilaporkan terendam, dengan ribuan warga terdampak.
"Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat atau tempat aman lainnya, bukan di pengungsian resmi," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati langkah prioritas untuk menangani tanggul jebol yang menjadi penyebab utama banjir di wilayah Ponorogo pada Senin (16/12).
Data dari BBWS Bengawan Solo menunjukkan ada sembilan titik tanggul jebol, dua di antaranya di Kali Keyang, yang menyebabkan banjir besar di Josari dan Ponorogo Kota.
"Jangka pendek, kami akan menutup tanggul jebol tersebut secara darurat menggunakan bronjong, sandbag, atau metode lainnya untuk mencegah luapan air jika hujan kembali turun," jelas Masun.
Untuk jangka menengah, Pemkab Ponorogo berencana mengkaji metode pembangunan tanggul permanen, termasuk estimasi anggaran yang dibutuhkan.
Masa tanggap darurat bencana telah ditetapkan sejak 25 November 2024 hingga 23 Februari 2025.
“Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat terlindungi dari risiko banjir lanjutan, mengingat curah hujan yang masih tinggi,” tutup Masun.(*)
