BNN Blitar: Seorang PNS Terindikasi Positif Narkotika

Blitar - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar menemukan seorang oknum pegawai negeri sipil terindikasi positif mengonsumsi narkotika. "Itu sesuai hasil tes urine, karena itu kami melakukan langkah-langkah untuk tes darah kepada oknum PNS yang positif itu," kata Kepala BNN Kabupaten Blitar AKBP Hendry Siswanto di Blitar, Senin. Ia mengatakan, tes urine itu sengaja dilakukan. Ada sekitar 307 orang yang mengikuti tes urine yang terdiri dari anggota polisi, PNS, dan sejumlah jurnalis dari Kabupaten dan Kota Blitar. Mereka diberi satu botol untuk menampung urine, lalu dilakukan pemeriksaan. Mereka pun dikawal ketat ketika menuju toilet oleh petugas Provos setempat guna mencegah tindak kecurangan. "Oknum yang juga sebagai kepala dinas di sebuah instansi di Kabupaten Blitar itu terindikasi positif setelah dites urine sampai dua kali," katanya. Setelah itu, oknum PNS itu ditempatkan di ruangan khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes darah dengan sampel darah akan dikirim ke markas Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui jenis obat di dalam darah. AKBP Hendry mengatakan tujuan tes urine tersebut untuk mengantisipasi keterlibatan anggota polisi serta PNS terhadap penyalahgunaan narkotika. Pada 2014, wilayah Blitar ditargetkan sudah bebas narkotika, terutama di instansi pemerintah seperti polisi dan pemerintah. Pihaknya menyayangkan jika ada oknum baik PNS maupun polisi yang terkena penyalahgunaan narkotika. Selain bisa merugikan diri sendiri, juga orang lain. BNN sebelumnya menyelenggarakan seminar tentang narkotika serta dampak penyalahgunaannya. Kegiatan itu diselenggarakan di gedung serba guna di markas Kepolisian Resor Kota Blitar. Petugas dari BNN juga melakukan sosialisasi dan meminta polisi serta PNS untuk tes urine yang antara lain diikuti Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar serta Bupati Herry Noegroho. Saat tes, alat yang digunakan mengecek urine milik Bupati Blitar Herry Noegroho menunjukkan tiga strip, sehingga harus dilakukan tes ulang dengan alat yang lebih canggih. Namun, setelah diperiksa ternyata Bupati minum obat darah tinggi sebelum pemeriksaan urine tersebut. Rencananya, kegiatan pemeriksaan itu akan rutin dilakukan baik kepada pejabat maupun pegawai negeri di tingkat bawah untuk mengantisipasi peredaran narkotika serta melakukan upaya tindak lanjut pada oknum bersangkutan termasuk upaya rehabilitasi. (*)